ANGGARAN DASAR
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
PEMBUKAAN
Bahwa tujuan pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat
adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.
Bahwa RAPI sebagai penyelenggara Komunikasi Radio Antar Penduduk
mempunyai arti yang strategis dalam implementasi kebijakan Pemerintahan,
untuk itu perlu mewujudkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi serta
memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.
RAPI sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang
Komunikasi Radio Antar Penduduk dan siap untuk ikut serta membantu
Pemerintah dan masyarakat dalam informasi penanggulangan bencana alam
dan bencana sosial.
RAPI merupakan Organisasi yang menjunjung tinggi toleransi dan
solidaritas bagi seluruh WNI, untuk mempertahankan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berupaya menanamkan kesadaran dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sesungguhnya Pemerintah Republik Indonesia telah memberi tempat dan
hak kepada Komunikasi Radio Antar Penduduk, maka dibentuklah Organisasi
yang bernama “
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA” dengan
VISI “Menjadi Radio Antar Penduduk Indonesia yang Berkualitas Sebagai Aset Nasional“. Dalam rangka melindungi Organisasi dan Pemegang Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk, maka disusunlah
Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.
BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD & TUJUAN
SIFAT, PEMBENTUKAN ORGANISASI
Pasal 1
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, VISI
1. Organisasi ini bernama : “Radio Antar Penduduk Indonesia”,
berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara, dan mempunyai
kegiatan di seluruh Indonesia.
2. Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” mempunyai
VISI sebagai berikut:
“MENJADI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA YANG BERKUALITAS SEBAGAI ASET NASIONAL”
3. Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” mempunyai MISI sebagaimana tertera dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 2
PEMBENTUKAN
Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” ini dibentuk dan
dideklarasikan pada tanggal 10 Nopember 1980 di Jakarta, dan telah
tercantum dalam Lembar Berita Negara RI-Tahun 2008 Nomor 45, Tambahan
Berita Negara Nomor 62, sebagai salah satu Organisasi yang berbadan
hukum.
Pasal 3
A Z A S
Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” berazaskan Pancasila.
Pasal 4
MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN
Maksud dan tujuan Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” ini adalah menjadi
wahana
dalam pengabdian kepada masyarakat dan turut berperan aktif membantu
Pemerintahan dalam bentuk bantuan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
Dalam menjalankan Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
1. Menunjang program Pemerintah dalam pembangunan Nasional,
membantu memelihara keamanan Negara, ketertiban Masyarakat serta
berperan membina penggunaan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk.
2. Membantu Pemerintah dalam bantuan komunikasi cadangan dan
menyelenggarakan bantuan Komunikasi Radio dalam hal penanggulangan
bencana alam, Marabahaya, Wabah penyakit serta bantuan komunikasi
lainnya.
3. Membantu Pemerintah,
Organisasi dan masyarakat yang membutuhkan Bantuan Komunikasi Radio pada kegiatan sosial
serta bantuan teknis komunikasi.
4. Membina ketaatan anggota terhadap Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Organisasi.
5. Membina anggota dalam hal berkomunikasi radio dengan baik, benar dan bertanggung jawab.
6. Meningkatkan keterampilan anggota dalam memberikan Bantuan Komunikasi Radio dan pengabdian kepada masyarakat luas.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya
anggota terutama dalam hal kepemimpinan dan manajemen Organisasi serta Operasi Penanggulangan Bencana.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kemudahan berkomunikasi anggota.
Pasal 5
S I F A T
Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” adalah Organisasi yang
diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Sebagai
satu-satunya wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar
Penduduk (IKRAP).
Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” Sebagai Organisasi
Kemasyarakatan yang didasarkan atas kesamaan kegemaran untuk
berkomunikasi Radio Antar Penduduk dan tidak memihak kepada salah satu
partai politik.
BAB II
KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 6
KEKAYAAN DAN ASET ORGANISASI
1. Semua kekayaan dan Aset Organisasi ”Radio Antar Penduduk
Indonesia” dari berbagai sumber harus dipergunakan dan hanya untuk
menjalankan kegiatan Organisasi serta membiayai kegiatan sosial lainnya
hanya untuk mencapai maksud dan tujuan Organisasi ”Radio Antar Penduduk
Indonesia”.
2. Untuk selanjutnya Kekayaan dan Aset Organisasi akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB III
KODE ETIK
Pasal 7
KODE ETIK
Kode Etik merupakan panduan dan tuntunan bathin bagi setiap anggota
Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia dalam bersikap dan berprilaku,
yang wajib ditaati dan dilaksanakan.
a. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap PATUH
b. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap JUJUR
c. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap SANTUN
d. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGUNG JAWAB
e. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGAP
BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 8
ANGGOTA
Anggota RAPI adalah Warga Negara Indonesia, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan Pemerintah dan Organisasi.
Pasal 9
IZIN DAN KARTU TANDA ANGGOTA
– Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dikeluarkan/
diterbitkan oleh Pemerintah, Kementerian Komunikasi Dan Informatika
(Kemkominfo) cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perlengkapan Pos
dan Informatika (Ditjen SD.P.P.I), atau lembaga yang ditunjuk oleh
Pemerintah untuk menangani perizinan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
– Kartu Tanda Anggota (KTA), sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pasal 10
GUGURNYA KEAGGOTAAN
1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Masa berlakunya IKRAP (Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk)
yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi.
4. Diberhentikan
Pasal 11
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
Anggota dapat diberhentikan keanggotaan (dicabut KTA) oleh Pengurus
Nasional dan atas usulan, rekomendasi dari Institusi dibawahnya apabila
:
1. Melanggar dan tidak mematuhi Peraturan Perundang-undangan Negara yang berlaku.
2. Melanggar hukum pidana dan telah mempunyai ketetapan hukum tetap.
3. Melanggar atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”,
4. Mencemarkan nama baik Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”, dan merugikan Organisasi atau sesama anggota.
5. Tata cara pemberhentian dan pembelaan anggota diatur di dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 12
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Anggota Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” mempunyai
hak dan kewajiban terhadap Organisasi dan Negara, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB V
SUSUNAN, HIRARKI, STRUKTUR DAN
ATRIBUT ORGANISASI
Pasal 13
SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi secara bertingkat/ berjenjang terdiri atas:
1. Organisasi RAPI tingkat Nasional disebut
RAPI Nasional
2. Organisasi RAPI tingkat Provinsi disebut
RAPI Provinsi
3. Organisasi RAPI tingkat Kab./Kota disebut
RAPI Kabupaten/Kota
4. Organisasi RAPI tingkat Kecamatan/Distrik disebut
RAPI Kecamatan/ Distrik
Pasal 14
KEKUASAAN ORGANISASI
Kekuasaan organisasi terdiri atas :
1. Musyawarah Nasional
2. Pengurus Nasional
3. Musyawarah Provinsi
4. Pengurus Provinsi
5. Musyawarah Kabupaten/ Kota
6. Pengurus Kabupaten/ Kota
7. Musyawarah Kecamatan/ Distrik
8. Pengurus Kecamatan/ Distrik.
Pasal 15
HIRARKI TATA ATURAN
Hirarki Tata Aturan Organisasi merupakan jenjang, strata landasan
aturan dalam pelaksanaan kegiatan Organisasi “Radio Antar Penduduk
Indonesia”.
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Keputusan Musyawarah;
3. Peraturan Organisasi;
4. Keputusan Rapat Kerja;
5. Keputusan Pengurus;
Segala sesuatu yang menyangkut hirarki Organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 16
STRUKTUR KEPENGURUSAN
Struktur Kepengurusan Organisasi selanjutnya disebut Pengurus terdiri dari :
1. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi (DP2O) Nasional / Provinsi / Kabupaten/Kota / Kecamatan/Distrik;
2. Pengurus Nasional (PN), Pengurus Provinsi (PP), Pengurus Kabupaten, Kota (PK), Pengurus Kecamatan/ Distrik (PKD);
Pasal 17
ATRIBUT Organisasi
1. Atribut Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” terdiri dari Bendera, Logo, Lagu Mars RAPI, Pakaian Seragam.
2. Segala sesuatu yang menyangkut atribut organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VI
MUSYAWARAH & RAPAT – RAPAT
Pasal 18
MUSYAWARAH DAN RAPAT – RAPAT Organisasi
Musyawarah Organisasi terdiri atas :
1. Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kabupaten/Kota dan Musyawarah Kecamatan/Distrik.
2. Rapat-Rapat Organisasi terdiri atas :
a. Rapat Kerja (Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota);
b. Rapat Pimpinan Nasional;
c. Rapat Paripurna Pengurus (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/ Distrik);
d. Rapat Pengurus (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/ Distrik);
e. Rapat Koordinasi (Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota).
3. Segala sesuatu yang menyangkut musyawarah dan rapat-rapat Organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII
PEMBUBARAN
Pasal 19
PEMBUBARAN Organisasi
1. Pembubaran Organisasi RAPI hanya dapat dilakukan berdasarkan
Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang secara khusus
diselenggarakan untuk maksud tersebut.
2. Rencana Pembubaran Organisasi harus atas usulan tiga perempat (
3/
4) dari seluruh anggota tentang keinginan pembubaran Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”.
3. Keputusan Pembubaran Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” hanya Sah apabila disetujui oleh
2/
3 dari jumlah peserta yang memiliki Hak Suara pada Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut.
BAB VIII
PENETAPAN ANGGARAN DASAR
Pasal 20
PENETAPAN ANGGARAN DASAR ORGANISASI
Anggaran Dasar RAPI untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Rapat
Paripurna Pengurus RAPI Pusat di Jakarta tanggal 2 Desember 1980;
selanjutnya disempurnakan pada Konggres RAPI ke-I di Solo tanggal 25
Maret 1984; Konggres II selaku Munas RAPI ke-2 di Cipayung, Bogor
tanggal 29 Nopember 1987; Munas RAPI ke-3 di Bandung tanggal 27 Juni
1993; Munas RAPI ke-4 di Denpasar tanggal 30 Januari 2000; Munas RAPI
ke-5 di Ciawi, Bogor, tanggal 22 Mei 2005, Munas RAPI ke-6 di
Balikpapan, tanggal 25 Juli 2010, Munaslub RAPI di Yogyakarta tanggal 16
Juli 2011
ANGGARAN RUMAH TANGGA
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
BAB I
MISI, KEKAYAAN DAN ASET ORGANISASI, KODE ETIK DAN SANKSI
Pasal 1
MISI ORGANISASI
Untuk mencapai Visi Organisasi, maka diperlukan kiat dan strategi
tertentu yang tergabung dalam suatu bentuk Misi Organisasi “Radio Antar
Penduduk Indonesia”.
Misi Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” adalah :
1. Meningkatkan Kinerja Pengurus Organisasi;
2. Meningkatkan Sumber Daya Organisasi secara berjenjang dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan Validitas Organisasi secara struktural;
4. Meningkatkan Jaring Komunikasi Radio untuk Pengabdian Masyarakat;
5. Meningkatkan Peran Organisasi secara internal dan eksternal;
6. Meningkatkan Kemandirian, Profesionalisme dan Independensi Organisasi.
Pasal 2
KEKAYAAN DAN ASET ORGANISASI
1. Kekayaan/Aset Organisasi adalah terdiri dari :
a.
Uang pangkal anggota, yang disetor pada saat pengajuan ijin dan permohonan menjadi anggota Organisasi.
b.
Iuran Anggota, yang disetor pada saat pengajuan permohonan ijin baru, pembaruan atau perpanjangan ijin.
c.
Kontribusi dari mitra kerja Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” .
d.
Sumbangan sukarela.
e.
Inventaris, berupa barang-barang kesekretariatan,
perlengkapan upacara, peralatan penunjang kegiatan, yang dibeli melalui
uang kas Organisasi dan/ atau hibah dari donatur/ simpatisan
Organisasi.
2. Semua kekayaan organisasi RAPI harus dipergunakan dan hanya
untuk menjalankan kegiatan organisasi serta membiayai kegiatan sosial
lainnya dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi.
3. Kekayaan atau Aset Organisasi harus dibuat secara terperinci
dan dilaporkan minimal 1(satu) kali dalam 1(satu) periode kepengurusan
kepada anggota dan institusi setingkat di atasnya secara berjenjang dan
diakhir periode masa kepengurusan harus dilaporkan pada saat Laporan
Kinerja Pengurus dan diserah-terimakan kepada pengurus yang baru
terpilih secara lengkap, terperinci berserta barang-barang inventaris,
disertai data potensi dan networking dibuktikan dengan Berita Acara
Sertijab.
Pasal 3
KODE ETIK RAPI
1. Kode Etik adalah suatu panduan untuk setiap anggota dalam menjalankan dan berperilaku pada tatanan organisasi:
– Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap PATUH;
Anggota RAPI harus Patuh dan Tertib Menjalankan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, serta tata-aturan Organisasi.
– Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap JUJUR;
Anggota RAPI harus memiliki jiwa yang bersih dan berperilaku Jujur.
– Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap SANTUN;
Anggota RAPI harus berjiwa, bersikap Santun dalam bertindak dan berbicara sopan saat berkomunikasi.
– Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGUNG JAWAB;
Anggota RAPI harus Memiliki jiwa dan sikap Tanggung Jawab
terhadap Organisasi dalam menjalankan roda Organisasi serta pengabdian
terhadap masyarakat.
– Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGAP;
Anggota RAPI harus memiliki jiwa, sikap cepat tanggap, peka dan peduli terhadap situasi lingkungan sosial.
2. Setiap anggota wajib mematuhi dan menjalankan Kode Etik Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” .
3. Bagi anggota yang terbukti ingkar atau tidak menjalani Kode
Etik Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” dapat dikenakan Sanksi
Organisasi.
Pasal 4
SANKSI ORGANISASI
1. Bagi anggota yang tidak mematuhi, tidak menjalankan AD/ART dan
Peraturan Perundang-undangan yang terkait Organisasi maka akan
dikenakan Sanksi Organisasi berupa :
a. Teguran – 1, Surat Peringatan – 1
b. Teguran – 2, Surat Peringatan – 2
c. Surat Pemberhentian keanggotaan.
2. Berkenaan dengan ayat 1 (satu) di atas, setelah dilakukan
rapat pengurus berdasarkan data-data yang akurat, maka yang berhak
mengeluarkan sanksi adalah sebagai berikut :
a. Apabila yang melanggar adalah anggota biasa (bukan pengurus
Organisasi), maka rekomendasi sanksi dikeluarkan oleh institusi
Organisasi tingkat Kecamatan/Distrik atau tingkat yang ada di provinsi
tersebut.
b. Apabila yang melanggar adalah Pengurus pada salah satu tingkat
institusi, maka rekomendasi sanksi dikeluarkan oleh institusi setingkat
di atasnya.
c. Apabila yang melanggar adalah seorang Pengurus Pusat, maka sanksi dikeluarkan oleh DP2ON atas usulan Ketua Umum.
d. Apabila yang melanggar adalah seorang anggota DP2ON atau Ketua
Umum, maka sanksi dikeluarkan oleh Hasil Keputusan Rapat Pimpinan
Nasional.
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 5
KEANGGOTAAN
Keanggotaan Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” terbuka bagi
setiap Warga Negara Indonesia yang menggunakan alat telekomunikasi
khusus sebagai sarana Komunikasi Radio Antar Penduduk, dan telah
memiliki IKRAP (Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk) dan KTA (Kartu
Tanda Anggota).
Pasal 6
PERSYARATAN ANGGOTA
1. Mengajukan Permohonan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk,
yang diterbitkan oleh Kementerian Kominfo cq. Ditjen Sumber Daya Dan
Perlengkapan Pos Dan Informatika (
SD.PPI).
2. Setelah Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk diterbitkan,
pemohon menjadi anggota Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Organisasi, selanjutnya
akan diterbitkan Kartu Tanda Anggota.
3. Setiap anggota Organisasi hanya boleh mempunyai 1 (satu) tanda panggilan (call sign) dan berlaku diseluruh Indonesia.
4. Penerbitan perizinan disesuaikan dengan domisili tetap pemohon, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Pasal 7
KARTU TANDA ANGGOTA (KTA)
Kartu Tanda Anggota disingkat KTA beserta Nomor Induk Anggota
disingkat NIA hanya diterbitkan oleh Pengurus Nasional dan
ditandatangani oleh Ketua Umum.
Pasal 8
NOMOR INDUK ANGGOTA (NIA)
Nomor Induk Anggota (NIA) yang juga menjadi bentuk barcode hanya
diterbitkan oleh Pengurus Nasional yang tertera didalam Kartu Tanda
Anggota (KTA) dengan ketentuan sebagai berikut :
(Contoh : 33.03.11.003029)
1.
33 : ………… merupakan Kode Provinsi
2.
03 :…………. merupakan Kode Kabupaten / Kota
3.
11 :…………. merupakan Kode Tahun menjadi anggota (bila ada database, jika tidak ada, disesuaikan dengan tahun pencetakan)
4.
003029 :……. merupakan nomor urut nasional.
Pasal 9
GUGURNYA KEANGGOTAAN
1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Masa berlaku IKRAP dan KTA telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi dalam masa tenggang 1 (satu) tahun.
4. Diberhentikan.
5. Tersangkut masalah hukum pidana.
Pasal 10
PERPANJANGAN IZIN DAN KTA
1. Setiap anggota Radio Antar Penduduk Indonesia wajib
memperpanjang IKRAP (Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk), dan KTA
(Kartu Tanda Anggota) 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
2. Masa berlaku KTA (Kartu Tanda Anggota) sama dengan masa
berlaku IKRAP (Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk) yaitu 5 (lima)
tahun sejak diterbitkannya.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 11
HAK ANGGOTA
Setiap anggota Organisasi berhak untuk :
1. Berperan aktif pada setiap kegiatan Organisasi.
2. Berperan aktif dalam rapat-rapat yang diadakan oleh pengurus dengan menggunakan hak bicara dan hak suaranya.
3. Mempunyai hak dipilih pada setiap musyawarah untuk menjadi pengurus.
4. Mempunyai hak memilih pada setiap musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik.
5. Mempunyai hak memilih pada musyawarah kabupaten/ kota dengan
mandat dari Pengurus Kecamatan/Distrik untuk memilih Pengurus Wilayah,
demikian untuk seterusnya secara berjenjang.
6. Ikut aktif mengawasi, memantau perkembangan Organisasi pada tingkat dimana anggota itu berada.
Pasal 12
KEWAJIBAN ANGGOTA
1. Mentaati dan menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga serta peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia maupun Organisasi.
2. Mentaati persyaratan tehnik serta ketentuan lain yang berlaku bagi Stasiun Komunikasi Radio Antar Penduduk.
3. Membayar retribusi perpanjangan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk dan Kartu Tanda Anggota.
4. Mengikuti program pendidikan dan pelatihan, “Santiaji”
(Bimbingan Organisasi) serta meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya
tentang manajemen organisasi
5. Bersedia menghadiri Undangan Rapat atau undangan kegiatan
lainnya yang diselenggarakan oleh Pengurus dan Dewan Pengawas serta
Penasehat Organisasi.
6. Menjunjung tinggi nama baik Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” dimanapun berada.
7. Mendukung sepenuhnya pencapaian Visi “Menjadi Radio Antar Penduduk Indonesia yang berkualitas sebagai aset Nasional”.
8. Turut serta dalam Operasi Penanggulangan pada fase Tanggap Darurat Bencana.
BAB IV
HIRARKI TATA PERATURAN
Pasal 13
HIRARKI TATA PERATURAN
Hirarki merupakan suatu tingkatan secara berjenjang dalam tatanan
Organisasi untuk dilaksanakan secara Nasional. Urutan pada jenjang yang
di bawah tidak dibenarkan bertentangan dengan aturan di atasnya.
1. Hasil Ketetapan Musyawarah Nasional/ Munaslub yang tercantum dalam Surat Keputusan Musyawarah Nasional/ Munaslub.
2. Peraturan Organisasi adalah Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis yang keberadaannya merupakan penjabaran, penjelasan dari AD/ ART
berlaku secara Nasional.
3. Hasil Rapat Kerja Nasional yang tercantum dalam Surat Keputusan Rapat Kerja Nasional.
4. Hasil Rapat Pimpinan Nasional yang tercantum dalam Surat
Keputusan Rapat Pimpinan Nasional yang mencakup pemecahan masalah
organisasi, serta kebijakan yang bersifat mendesak.
5. Surat Keputusan Pengurus Nasional, adalah merupakan suatu
kebijakan Pengurus Nasional untuk hal-hal tertentu yang dicantumkan atau
yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional.
6. Hasil Keputusan Musyawarah Provinsi.
7. Hasil Keputusan Rapat Kerja Provinsi.
8. Surat Keputusan Pengurus Provinsi.
9. Hasil Keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota.
10. Hasil Keputusan Rapat Kerja Kabupaten/Kota.
11. Surat Keputusan Pengurus Kabupaten/Kota.
12. Surat Keputusan Pengurus Kecamatan/Distrik.
BAB V
KEPENGURUSAN
Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi bersifat kolektif dengan latar belakang tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, yang sekaligus menjadi
Pembina Organisasi pada setiap tingkatan institusi.
Pengurus adalah yang menjalankan tugas dan kegiatan
Organisasi, sesuai dengan Visi dan Misi dan Program Kerja Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia.
Pasal 14
SUSUNAN PENGURUS NASIONAL
I. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional (DP2ON); paling sedikit 7 (tujuh) orang diupayakan terdiri dari berbagai unsur yang ahli dan berpengalaman dibidangnya.
II. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional (DP2ON); bersifat kolektif, dalam urusan administratif dibantu oleh Sekretaris Jenderal.
III. Pengurus Nasional (Pengnas)
1. Ketua Umum
2.
Ketua I membidangi
Departemen Keorganisasian;
(Manajemen Organisasi, Koordinasi Antar Provinsi, Keanggotaan dan Sumber Daya Manusia, Monitoring Evaluasi Organisasi).
3.
Ketua II membidangi
Departemen Litbang;
(Kajian Pengembangan, Regulasi dan Kepranataan, Inovasi Organisasi, Informatika dan Tehnologi).
4.
Ketua III membidangi
Departemen Humas;
(Hubungan Kerja Antar Institusi dan Kemasyarakatan, Pemantauan Frekuensi, Publikasi dan Operasional kegiatan).
5. Sekretaris Jenderal;
6. Wakil Sekretaris Jenderal I;
7. Wakil Sekretaris Jenderal II;
8. Wakil Sekretaris Jenderal III;
9. Kepala Keuangan;
10. Bendahara;
11. Ka. Bidang Manajemen Organisasi;
12. Ka. Bidang Kordinasi Antar Provinsi;
13. Ka. Bidang Keanggotaan dan Sumber Daya Manusia (SDM);
14. Ka. Bidang Monitoring dan Evaluasi Organisasi;
15. Ka. Bidang Kajian dan Pengembangan;
16. Ka. Bidang Regulasi dan Kepranataan;
17. Ka. Bidang Inovasi Organisasi;
18. Ka. Bidang Informatika & Tehnologi;
19. Ka. Bidang Hubungan Kerja Antar Institusi dan Kemasyarakatan.
20. Ka. Bidang Pemantauan Spektrum Frekuensi;
21. Ka. Bidang Publikasi dan Operasional;
Pasal 15
BADAN PELAKSANA
1. Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan dengan Surat
Keputusan Pengurus dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang (sesuai kebutuhan). Pembentukan dan pengangkatan Badan
Pelaksana dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tingkat
institusi.
2. Badan Pelaksana bekerja secara profesional dan bertanggung
jawab penuh kepada Dewan Pengurus. Secara teknis Badan Pelaksana dibawah
koordinasi Ketua II, III dan Sekretaris Jenderal, sesuai dengan urutan
dibawah ini.
3. Badan Pelaksana dapat berupa :
a. Badan Pelaksana Bidang Usaha
b. Badan Pelaksana Satuan Tugas
c. Badan Pelaksana Administrasi dan Kesekretariatan
d. Badan Pelaksana Advokasi & Hukum
Pasal 16
SUSUNAN PENGURUS PROVINSI
I. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Provinsi (DP2OP): paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari berbagai unsur yang ahli, berpengalaman dibidangnya,
II. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Provinsi (DP2OP) bersifat kolektif, dalam urusan administratif dibantu oleh Sekretariat Provinsi.
III. Pengurus Provinsi (PP) :
1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Sekretaris
5. Wakil Sekretaris
6. Keuangan
7. Ka. Biro Manajemen Organisasi
8. Ka. Biro Kordinasi antar Kabupaten/Kota
9. Ka. Biro Personalia dan SDM
10. Ka. Biro Monitoring dan Evaluasi Organisasi
11. Ka. Biro Kajian Dan Pengembangan
12. Ka. Biro Sosialisasi Regulasi
13. Ka. Biro Inovasi Organisasi
14. Ka. Biro Informasi dan Tehnologi
15. Ka. Biro Hubungan Kerja Antar Institusi Provinsi dan Kemasyarakatan
16. Ka. Biro Pemantauan Spektrum Frekuensi tingkat Provinsi
17. Ka. Biro Publikasi dan Operasional
Susunan tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kondisi di Provinsi masing-masing.
Pasal 17
SUSUNAN PENGURUS KABUPATEN/ KOTA
I. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kabupaten/Kota (DP2OK); paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari berbagai unsur yang ahli, berpengalaman dibidangnya,
II. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kabupaten/Kota (DP2OK) bersifat kolektif, dalam urusan administratif dibantu oleh Sekretariat Kabupaten/ Kota.
III. Pengurus Kabupaten/Kota (PK) :
1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Sekretaris
5. Wakil Sekretaris
6. Keuangan
7. Ka. Bag. Manajemen Organisasi
8. Ka. Bag. Kordinasi antar Kecamatan/Distrik
9. Ka. Bag. Personalia dan SDM
10. Ka. Bag. Monitoring dan Evaluasi Organisasi
11. Ka. Bag. Kajian Dan Pengembangan
12. Ka. Bag. Sosialisasi Regulasi
13. Ka. Bag. Inovasi Organisasi
14. Ka. Bag. Informasi dan Tehnologi
15. Ka. Bag. Hubungan Kerja Antar Institusi Kab/Kota dan Kemasyarakatan
16. Ka. Bag. Pemantauan Spektrum Frekuensi tingkat Kab/Kota
17. Ka. Bag. Publikasi dan Operasional Kab/Kota
Susunan Pengurus tersebut di atas dapat disesuaikan/ disederhanakan
dengan kemampuan dan kondisi sumberdaya pada setiap tingkat institusi.
Pasal 18
SUSUNAN PENGURUS KECAMATAN/DISTRIK
I. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kecamatan/Distrik (DP2OKD); paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri dari berbagai unsur yang ahli, berpengalaman dibidangnya,
II. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kecamatan/Distrik (DP2OKD) bersifat kolektif, dalam urusan administratif dibantu oleh Sekretariat Kecamatan/Distrik.
III. Pengurus Kecamatan/Distrik (PKD) :
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Keuangan
5. Ka. Sie. Manajemen Organisasi
6. Ka. Sie. Kordinasi antar Anggota
7. Ka. Sie. Personalia dan SDM
8. Ka. Sie. Monitoring dan Evaluasi Organisasi
9. Ka. Sie. Kajian Dan Pengembangan
10. Ka. Sie. Sosialisasi Regulasi
11. Ka. Sie. Inovasi Organisasi
12. Ka. Sie. Informasi
13. Ka. Sie. Hubungan Kerja Antar Institusi Kecamatan/Distrik dan Kemasyara katan
14. Ka. Sie. Pemantauan Spektrum Frekuensi tingkat Kecamatan/Distrik
15. Ka. Sie. Publikasi dan Operasional Kecamatan/Distrik
Susunan Pengurus tersebut di atas dapat disesuaikan/ disederhanakan
dengan kemampuan dan kondisi sumberdaya pada setiap tingkat institusi.
Pasal 19
KRITERIA PENGURUS
1. Persyaratan Umum Pengurus :
a. Anggota RAPI aktif dalam kegiatan Organisasi.
b. Mampu dan mau menjadi Pengurus Organisasi dan siap bertanggung jawab atas jabatannya.
c. Loyal dan bisa bekerjasama dengan sesama Pengurus, dan tidak menjadi pengurus organisasi sejenis.
d. Memiliki Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
e. Bersedia memperpanjang keanggotaan selama periode kepengurusannya.
f. Menandatangani pernyataan bersedia dan aktif menjadi PengurusOrganisasi
g. Berkemauan kuat, sanggup dan rela berkorban serta berkomitmen
untuk memajukan Organisasi, berwawasan luas dan berpengalaman memimpin
Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), serta tidak terlibat
masalah hukum.
h. Memahami dan mematuhi Regulasi dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan Organisasi, serta
Peraturan Organisasi RAPI.
2. Kriteria Ketua Umum :
a. Memenuhi Persyaratan Umum sebagai Pengurus (sesuai dalam Pasal 19 ayat 1).
b. Bersedia untuk berdomisili tetap di Ibukota Negara dan sekitarnya selama periode kepengurusannya.
c. Pernah menjadi Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), minimal 1 (satu) periode kepengurusan.
d. Berwawasan Nasional, dan siap mengabdi selama 1 (satu) periode kepengurusan.
e. Berusia minimal 40 tahun.
f. Mempunyai motivasi yang kuat dalam memajukan Organisasi Radio
Antar Penduduk Indonesia (RAPI), sejalan dengan Visi dan Misi Radio
Antar Penduduk Indonesia (RAPI).
g. Mempunyai pengalaman yang luas dalam lingkup Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Mitra kerjanya.
h. Berpengalaman dalam memimpin Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).
i. Dikenal dan diakui secara Nasional dalam perannya untuk membangun Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).
3. Kriteria Ketua :
a. Memenuhi Persyaratan Umum Pengurus.
b. Berdomisili tetap di Ibukota Negara/Propinsi/Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Distrik dan atau sekitarnya.
c. Pernah menjadi Pengurus Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), minimal 1 (satu) periode kepengurusan.
d. Berusia minimal 35 tahun.
e. Bersedia berdomisili tetap di Ibukota Negara/ Ibukota Propinsi/ Ibukota Kabupaten-Kota/Kecamatan/Distrik dan sekitarnya.
f. Mempunyai motivasi yang kuat dalam memajukan Organisasi Radio
Antar Penduduk Indonesia (RAPI), sejalan dengan Visi Organisasi Radio
Antar Penduduk Indonesia (RAPI).
g. Mempunyai pengalaman yang luas dan berwawasan nasional, dalam
lingkup Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Mitra
kerjanya.
h. Berpengalaman dalam memimpin Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)
4. Kriteria Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi :
a. Memenuhi Persyaratan Umum Pengurus.
b. Pernah menjadi Pengurus Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), minimal 1 (satu) periode kepengurusan.
c. Berusia minimal 40 tahun.
d. Seorang organisatoris dengan latar belakang pendidikan atau
praktisi dalam bidang; Hukum / Ekonomi / Auditor / Tehnik / Manajemen /
TNI / Polri atau Purnawirawan.
e. Bersedia hadir untuk melakukan rapat koordinasi di Ibukota
Republik Indonesia/ Provinsi/ Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Distrik dalam
rangka Pengawasan dan Pengarahan kepada Organisasi.
f. Mempunyai motivasi yang kuat dalam memajukan Organisasi RAPI,
sejalan dengan Visi dan Misi Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia
(RAPI).
g. Mempunyai pengalaman yang luas dan berwawasan nasional, dalam
lingkup Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Mitra
kerjanya.
h. Kriteria Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi, untuk
Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik tertentu dapat
menyesuaikan pada kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia pada
tingkat masing-masing institusi.
Bagi Provinsi/Kabupaten/Kotamadya/Kecamatan/Distrik yang belum
memungkin kan jumlah anggotanya diatur dalam Peraturan Organisasi
dan/atau kebijakan Pengurus Nasional.
BAB V
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS
Pasal 20
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT ORGANISASI
1. Dewan Pengawas dan Penasehat Orgaisasi (DP2O)
Nasional/Provinsi/Kabupaten-Kota/Kecamatan/Distrik memiliki wewenang
untuk mengawasi, mengarahkan, dalam pencapaian Visi/Misi Organisasi
Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), jalannya Organisasi sesuai dengan
AD/ART serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,
penggunaan keuangan Organisasi, pengurusan perijinan anggota, dan
kegiatan Organisasi, serta memberikan nasehat dan pertimbangan di
tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten-Kota/Kecamatan/Distrik.
2. Dalam menjalankan wewenang dan tugas Dewan Pengawas dan
Penasehat Organisasi semua implikasi biaya yang ditimbulkan wajib
dianggarkan dalam biaya operasional Organisasi sesuai dengan tingkat
institusi masing-masing.
Pasal 21
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
1. Pengurus memiliki kewenangan untuk mengurus, mengatur dan memimpin segala kegiatan Organisasi sehari-hari.
2. Pengurus wajib membuat rencana kerja dan rencana anggaran
biaya dalam pencapaian Visi/Misi Organisasi Radio Antar Penduduk
Indonesia (RAPI).
3. Pengurus berwenang untuk melakukan pembinaan kepada Pengurus
setingkat di bawahnya, kecuali Pengurus Kecamatan/Distrik langsung
membina anggota.
Pasal 22
TANGGUNG JAWAB PENGURUS
1. Pengurus Nasional bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.
2. Pengurus Provinsi, bertanggung jawab kepada Musyawarah Povinsi dan Pengurus Nasional.
3. Pengurus Kabupaten/Kota, bertanggung jawab kepada Musyawarah Kabupaten/ Kota dan Pengurus Provinsi.
4. Pengurus Kecamatan/Distrik, bertanggung jawab kepada Musyawarah Kecamatan/Distrik dan Pengurus Kabupaten/Kota.
BAB VI
MUSYAWARAH
Pasal 23
MUSYAWARAH NASIONAL
1. Musyawarah Nasional merupakan forum kedaulatan tertinggi dalam
tata kehidupan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia, selama tidak
bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Wewenang Musyawarah Nasional:
a. Mengadakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Nasional.
b. Membuat/Menetapkan/Mensahkan/Mengamandemen AD dan ART.
c. Menetapkan Program Kerja Nasional.
d. Memilih, menetapkan Pengurus Nasional serta Dewan Pengawas dan Penasehat Nasional.
3. Penyelenggaraan :
a. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Nasional.
b. Musyawarah Nasional diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali, kecuali ada hal-hal khusus.
c. Dihadiri oleh Pengurus Provinsi dengan ketentuan minimal setengah ditambah satu (½+1) jumlah Provinsi.
d. Keputusan Musyawarah Nasional diupayakan secara musyawarah
untuk mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka keputusan
didasarkan pada voting suara terbanyak, yaitu disetujui oleh setengah
ditambah satu (½+1) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
e. Musyawarah Nasional dalam keadaan khusus disebut Musyawarah
Nasional Luar Biasa, hanya dapat diselenggarakan atas permintaan minimal
dua pertiga (
2/
3) dari jumlah Kepengurusan Provinsi.
4. Peserta Musyawarah Nasional :
a. Utusan Provinsi 3 (tiga) orang,
b. Peninjau Provinsi 3 (tiga) orang, (termasuk DP2OP).
c. Pengurus Nasional
d. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional (DP2ON).
e. Undangan/ Nara Sumber
5. Hak dan Kewajiban peserta musyawarah Nasional, diatur lebih
lanjut didalam Peraturan Organisasi tentang Musyawarah Dan Rapat Kerja.
Pasal 24
PERATURAN ORGANISASI
1. Peraturan Organisasi merupakan Petunjuk Pelaksanaan dan
Petunjuk Teknis, penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga.
2. Peraturan Organisasi dapat merupakan inisiatif dari Pengurus
Nasional dan usulan dari anggota/Dewan Pengurus tertentu, sesuai dengan
kebutuhan Organisasi, dan dikaji serta diolah oleh Pengurus Nasional
selanjutnya dijadikan draft Peraturan Organisasi untuk disahkan pada
Rapat Kerja Nasional atau Rapat Pimpinan Nasional.
3. Peraturan Organisasi wajib dipatuhi dan dijalani oleh setiap
anggota dan Pengurus Organisasi sesuai dengan AD/ART dan sejalan dengan
Visi/Misi Radio Antar Penduduk Indonesia, serta tidak bertentangan
dengan Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan Musyawarah Nasional.
Pasal 25
MUSYAWARAH PROVINSI
1. Musyawarah Provinsi merupakan forum kedaulatan tertinggi dalam
tata kehidupan Organisasi pada tingkat Provinsi, selama tidak
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
hirarki di atasnya.
2. Wewenang Musyawarah Provinsi :
a. Mengadakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Provinsi.
b. Menetapkan Program Kerja Provinsi, yang merupakan penjabaran
Program Kerja Nasional, sesuai dengan Visi/Misi Radio Antar Penduduk
Indonesia.
c. Memilih, menetapkan Pengurus Provinsi serta Dewan Pengawas dan Penasehat Provinsi.
3. Penyelenggaraan :
a. Musyawarah Provinsi diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi.
b. Musyawarah Provinsi diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali, kecuali ada hal-hal khusus.
c. Dihadiri oleh minimal setengah ditambah satu (½+1) jumlah Kepengurusan Kabupaten/Kota.
d. Keputusan Musyawarah Provinsi diupayakan secara musyawarah
untuk mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka keputusan
didasarkan pada voting suara terbanyak, yaitu disetujui setengah
ditambah satu (½+1) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
e. Musyawarah Provinsi dalam keadaan khusus disebut Musyawarah
Provinsi Luar Biasa, hanya dapat diselenggarakan atas permintaan minimal
dua pertiga (
2/
3) dari jumlah Kepengurusan Kabupaten/Kota.
4. Peserta Musyawarah Provinsi :
a. Utusan Kab/Kota 3 (tiga) orang.
b. Peninjau Kab/Kota 3 (tiga) orang (termasuk DP2OK).
c. Pengurus Provinsi.
d. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Provinsi (DP2OP).
e. Pengurus Nasional.
f. Undangan.
5. Bagi Provinsi yang belum memiliki institusi Kabupaten/Kota, Peserta Musyawarah Provinsi adalah seluruh Anggota Provinsi
Pasal 26
MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA
1. Musyawarah Kabupaten/Kota merupakan forum kedaulatan tertinggi
dalam tata kehidupan Organisasi Kabupaten/Kota, selama tidak
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
hirarki di atasnya.
2. Wewenang Musyawarah Kabupaten/Kota :
a. Mengadakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Kabupaten/Kota.
b. Menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran Program Kerja Provinsi.
c. Memilih dan menetapkan Pengurus Kabupaten/Kota serta Dewan Pengawas dan Penasehat Kabupaten/Kota.
3. Penyelenggaraan :
a. Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten/ Kota.
b. Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali, kecuali ada hal-hal khusus.
c. Dihadiri oleh minimal setengah ditambah satu (½+1) jumlah Dewan Kepengurusan Kecamatan/Distrik.
d. Keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota diupayakan secara
musyawarah untuk mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka
keputusan didasarkan pada voting suara terbanyak, yaitu disetujui
setengah ditambah satu (½+1) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
e. Musyawarah Kabupaten/Kota dalam keadaan khusus disebut
Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa, hanya dapat diselenggarakan atas
permintaan minimal dua pertiga (2/3) dari jumlah Kepengurusan
Kecamatan/Distrik.
4. Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota :
a. Utusan Pengurus Kecamatan/Distrik 3 (tiga) orang.
b. Peninjau tingkat Kecamatan/Distrik 3 (tiga) orang (termasuk DP2OKD).
c. Pengurus Kabupaten/Kota.
d. Dewan Pertimbangan dan Penasehat Organisasi Kabupaten/Kota (DP2OK).
e. Pengurus Provinsi.
f. Undangan.
5. Bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki institusi tingkat
Kecamatan/Distrik, Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota adalah seluruh
Anggota di Kabupaten/ Kota.
Pasal 27
MUSYAWARAH KECAMATAN/DISTRIK
1. Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik merupakan forum
kedaulatan tertinggi dalam tata kehidupan Organisasi Kecamatan/Distrik,
selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku serta hirarki diatasnya.
2. Wewenang Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik :
a. Mengadakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Kecamatan/ Distrik.
b. Menetapkan Jadwal Kegiatan, yang merupakan penjabaran Program Kerja Kabupaten/Kota.
c. Memilih dan menetapkan Pengurus Kecamatan/Distrik serta Dewan Pengawas dan Penasehat Kecamatan/Distrik.
3. Penyelenggaraan :
a. Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik diselenggarakan oleh Pengurus tingkat Kecamatan/Distrik.
b. Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali, kecuali ada hal-hal khusus.
c. Dihadiri oleh minimal setengah ditambah satu (½+1) jumlah Anggota tingkat Kecamatan/Distrik.
d. Keputusan Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik diupayakan
secara musyawarah untuk mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka
keputusan didasarkan pada voting suara terbanyak, yaitu disetujui
setengah ditambah satu (½+1) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
e. Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik dalam keadaan khusus
disebut Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik Luar Biasa, hanya dapat
diselenggarakan atas permintaan minimal dua pertiga (
2/
3) dari jumlah Anggota Kecamatan/Distrik.
4. Peserta Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik :
a. Seluruh Anggota tingkat Kecamatan/Distrik.
b. Pengurus Kecamatan/Distrik.
c. Dewan Pengawas & Penasehat Organisasi Kecamatan/Distrik (DP2OKD).
d. Pengurus tingkat Kabupaten/Kota.
e. Undangan.
Pasal 28
MUSYAWARAH LUAR BIASA
1. Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk memecahkan
permasalah an khusus yang dianggap rumit dalam proses pengembangan
Organisasi.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan khusus untuk
meng- amandemen AD/ART atas permintaan dan persetujuan minimal dua
pertiga (
2/
3) dari jumlah Kepengurusan Provinsi.
3. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan apabila Ketua Umum/Ketua
Pengurus (Provinsi/ Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Distrik) berhalangan
tetap atau mengundurkan diri.
4. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan dengan ketentuan :
a. Musyawarah Kecamatan/Distrik Luar Biasa diselenggarakan apabila diminta/ diusulkan dua pertiga (
2/
3) dari jumlah anggota.
b. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa diselenggarakan apabila diminta/ diusulkan dua pertiga (
2/
3) dari jumlah Kepengurusan Kecamatan/ Distrik.
c. Musyawarah Provinsi Luar Biasa diselenggarakan apabila diminta/diusulkan dua pertiga (
2/
3) dari jumlah Kepengurusan Kabupaten/Kota.
d. Musyawarah Nasional Luar Biasa, diselenggarakan atas usulan dua pertiga (
2/
3) dari jumlah Kepengurusan Provinsi dan persetujuan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional.
5. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa tetap
mengacu pada ketentuan Musyawarah sesuai tingkatan institusi
Organisasi.
BAB VII
RAPAT-RAPAT
Pasal 29
RAPAT KERJA
1. Rapat Kerja bertugas untuk mengadakan evaluasi dan penilaian
atas pelaksanaan program kerja, dan menyusun rencana kerja kedepan dalam
sisa waktu kepengurusan.
2. Rapat-Rapat Organisasi terdiri dari :
1. Rapat Kerja
2. Rapat Pimpinan
3. Rapat Paripurna
4. Rapat Pengurus
5. Rapat Kordinasi
6. Rapat Panitia
Pasal 30
RAPAT KERJA NASIONAL
1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan minimal satu kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
2. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Nasional.
3. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :
a. Pengurus Nasional.
b. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional.
c. Pengurus Provinsi & Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Provinsi.
d. Undangan dan atau nara sumber.
e. Rapat Kerja Nasional berwenang melakukan Perencanaan atau
evaluasi atas Program Kerja Nasional serta menetapkan atau merubah
Peraturan Organisasi sesuai dengan perkembangan Organisasi.
Pasal 31
RAPAT PIMPINAN NASIONAL
1. Rapat Pimpinan Nasional dilaksanakan guna memecahkan
permasalahan Organisasi atau mensosialisakan suatu kebijakan yang
sifatnya cukup mendesak.
2. Rapat Pimpinan Nasional dapat menetapkan atau merubah
Peraturan Organisasi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan
Organisasi.
3. Rapat Pimpinan Nasional merupakan rapat yang diselenggarakan
oleh Pengurus Nasional dan dihadiri Ketua Pengurus Provinsi atau yang
diberi mandat.
Pasal 32
RAPAT KERJA POVINSI
1. Rapat Kerja Provinsi diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi.
2. Rapat Kerja Provinsi dihadiri oleh :
a. Pengurus Provinsi.
b. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Provinsi.
c. Pengurus Kabupaten/Kota.
d. Pengurus Nasional
e. Undangan dan atau nara sumber.
Pasal 33
RAPAT KERJA KABUPATEN/ KOTA
1. Rapat Kerja Kabupaten/ Kota diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
2. Rapat Kerja Kabupaten/ Kota dihadiri oleh :
a. Pengurus Kabupaten/ Kota.
b. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kabupaten/Kota.
c. Pengurus Kecamatan/Distrik .
d. Pengurus Provinsi
e. Undangan dan atau nara sumber.
Pasal 34
RAPAT PARIPURNA
1. Rapat Paripurna diselenggarakan untuk membahas permasalahan Organisasi dan pelaksanaan program kerja.
2. Diselenggarakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
3. Rapat Paripurna Nasional dihadiri oleh
:
a. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional.
b. Pengurus Nasional.
c. Pengurus Provinsi yang terkait dengan materi pokok rapat
4. Rapat Paripurna Provinsi dihadiri oleh
:
a. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Provinsi.
b. Pengurus Provinsi.
c. Pengurus Nasional sebagai nara sumber.
5. Rapat Paripurna Kabupaten/ Kota dihadiri oleh
:
a. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kabupaten/Kota.
b. Pengurus Kabupaten/ Kota.
c. Pengurus Provinsi sebagai nara sumber.
6. Rapat Paripurna Kecamatan/Distrik dihadiri oleh
:
a. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kecamatan/Distrik.
b. Pengurus Kecamatan/Distrik.
c. Pengurus Kabupaten/ Kota sebagai nara sumber.
Pasal 35
RAPAT PENGURUS
1. Rapat Pengurus diselenggarakan untuk membahas permasalahan Organisasi, rencana kerja dan laporan pelaksanaan kegiatan.
2. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dihadiri oleh seluruh Pengurus.
3. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu atas usul
Sekretaris Jenderal/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/Distrik dan
atau atas usul lebih dari dua Divisi/ Biro/ Bagian/ Seksi.
Pasal 36
RAPAT KOORDINASI
1. Rapat Koordinasi dapat diselenggarakan untuk meningkatkan
efektivitas pembinaan Organisasi dan atau mensinkronisasikan pelaksanaan
kegiatan.
2. Rapat Koordinasi merupakan rapat antara tingkat institusi yang
berbeda baik secara vertikal maupun horizontal (misalnya Pengurus
Nasional dengan Pengurus Provinsi tertentu), dan seterusnya secara
berjenjang sesuai dengan tingkat institusi.
Pasal 37
TATA TERTIB MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA
1. Tata Tertib Rapat diatur dengan Peraturan Organisasi.
2. Tata Tertib Musyawarah dan Rapat Kerja diatur dengan Peraturan
Organisasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat, selanjutnya
disahkan sebagai pedoman yang mengikat pada Musyawarah dan Rapat Kerja
yang bersangkutan.
BAB VIII
TATACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 38
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat diupayakan untuk mencapai mufakat.
2. Pada Rapat Pengurus dan Rapat Paripurna, setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dipenuhi maka
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.
4. Setiap keputusan musyawarah dan rapat yang bersifat mengikat bagi Pengurus dan Anggota dituangkan dalam surat keputusan.
BAB IX
PEMILIHAN, PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS
Pasal 39
PEMILIHAN PENGURUS
1. Pemilihan Pengurus dilakukan pada Musyawarah.
2. Kepengurusan terdiri atas: Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi; serta Pengurus.
3. Pemilihan Ketua Umum Nasional/ Ketua Provinsi/ Ketua
Kabupaten-Kota/ Ketua Kecamatan/Distrik dan Dewan Pengawas dan Penasehat
Organisasi dilakukan secara langsung pada Musyawarah serta Penyusunan
Pengurus dilakukan oleh Formatur.
4. Tatacara pemilihan Ketua dan penyusunan Pengurus diatur dalam tata tertib sidang yang ditetapkan pada sidang musyawarah.
5. Formatur adalah suatu tim yang dibentuk untuk membantu Ketua
Terpilih dalam menyusun kepengurusan dan melibatkan pengurus demisioner
dengan mempertimbangkan kesediaan, kemampuan dan rekomendasi dari
pengurus calon yang bersangkutan, terdiri atas :
a. Ketua Umum/ Ketua Terpilih.
b. Mewakili dari unsur
c. Beberapa orang peserta yang dipilih dan ditugaskan oleh musyawarah.
6. Jumlah Formatur harus berjumlah ganjil dan sebagai Mandataris
Musyawarah, Hasil Kerja Formatur Tidak Dapat Diganggu Gugat.
7. Penjelasan lengkap tertera pada PO Musyawarah.
Pasal 40
PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS
Pembentukan pengurus dilakukan secara bertingkat, kecuali dalam
hal-hal khusus dan mendesak dapat ditetapkan oleh Pengurus setingkat
diatasnya.
1. Pengurus Kecamatan/Distrik dan Dewan Pengawas dan Penasehat
Organisasi Kecamatan/Distrik dibentuk/ ditetapkan melalui Musyawarah
Kecamatan/Distrik dan disahkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
2. Pengurus Kabupaten/Kota dan Dewan Pengawas dan Penasehat
Organisasi Kabupaten/ Kota dibentuk/ ditetapkan melalui Musyawarah
Kabupaten/ Kota dan disahkan oleh Pengurus Provinsi.
3. Pengurus Provinsi dan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi
Provinsi dibentuk/ ditetapkan melalui Musyawarah Provinsi dan disahkan
oleh Pengurus Nasional.
4. Pengurus Nasional, Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi
Nasional dibentuk/ ditetapkan melalui Surat Keputusan Musyawarah
Nasional. Untuk melengkapi susunan kepengurusan hasil kerja tim Formatur
maka diterbitkan Surat Keputusan Ketua Umum Terpilih yang merangkap
ketua Formatur (bila memungkinkan diketahui oleh Pemerintah cq.
Kementerian terkait).
5. Selanjutnya yang dimaksud dengan ”disahkan” adalah berupa
penerbitan Surat Keputusan dari Pengurus setingkat diatasnya, setelah
mempelajari Berita Acara, Laporan Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi.
6. Dalam struktur Organisasi ”Radio Antar Penduduk Indonesia”
tidak dibenarkan jabatan rangkap dan tidak dibenarkan menjabat sebagai
pengurus organisasi sejenis.
7. Dalam hal ”Demi Untuk Kepentingan Organisasi” seorang Ketua
dipercaya untuk mengisi jabatan pada jenjang diatasnya, maka terhadap
penggantian Ketua jenjang institusi tersebut harus dilakukan melalui
Musyawarah Luar Biasa.
Pasal 41
PEMBINAAN PENGURUS
1. Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Radio Antar Penduduk
Indonesia, maka dilakukan pembinaan, penertiban dan pengarahan secara
berjenjang kebawah, sesuai dengan hirarki organisasi, sebagai berikut :
a. Pengurus Nasional membina Pengurus Provinsi,
b. Pengurus Provinsi membina Pengurus Kabupaten/Kota,
c. Pengurus Kabupaten/Kota membina Pengurus Kecamatan/Distrik,
d. Pengurus Kecamatan/Distrik membina Anggota.
e. Kepala Bidang pada Kepengurusan Nasional memberikan pembinaan
dan supervisi atas pelaksanaan tugas kepada Biro di Kepengurusan
Provinsi, demikian seterusnya secara berjenjang ke bawah sampai tingkat
Kecamatan/Distrik.
2. Untuk menunjang lancarnya pembinaan dan penertiban, maka
setiap Pengurus secara berjenjang wajib membuat Laporan secara berkala
yang meliputi perkembangan institusi, Kegiatan, keanggotaan dan
perubahan/pergantian susunan Pengurus kepada institusi setingkat di
atasnya.
3. Bentuk atau format laporan yang akan dibuat oleh Pengurus akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
BAB X
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 42
PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU
Untuk meningkatkan kinerja Organisasi, dapat dilakukan Pergantian Pengurus Antar Waktu.
1. Rencana Pergantian Pengurus Antar Waktu dibahas dalam Rapat
Pengurus baik berupa pengisian jabatan lowong, mutasi intern, maupun
pengangkatan dalam jabatan.
2. Hasil Rapat Pengurus tersebut dilaporkan kepada Pengurus
setingkat di atasnya, untuk mendapatkan persetujuan dan penerbitan Surat
Keputusan.
3. Susunan Pengurus hasil Pergantian Pengurus Antar Waktu
hanyalah Sah setelah Surat Keputusan diterbitkan oleh Pengurus setingkat
di atasnya.
4. Khusus untuk Penggantian Ketua Umum dan/atau Ketua Pengurus
(Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Distrik)harus dilakukan
melalui Musyawarah Luar Biasa.
5. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tatacara Pergantian
Pengurus Antar Waktu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
BAB XI
PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 43
PEMBEKUAN
1. Pengurus dapat dibekukan oleh institusi setingkat di atasnya
apabila secara nyata terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan,
AD-ART dan Peraturan Organisasi.
2. Pembekuan Pengurus harus merupakan hasil keputusan Rapat Paripurna Pengurus setingkat di atasnya.
3. Bila dipandang perlu, Pengurus yang bersangkutan dapat diundang untuk memberi penjelasan dan/atau pembelaan.
4. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tatacara Pembekuan Pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 44
PEMBUBARAN
1. Organisasi ”Radio Antar Penduduk Indonesia” hanya dapat
dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional yang secara khusus
diadakan untuk maksud itu dan harus atas usulan tiga perempat (
3/
4) dari seluruh anggota tentang keinginan pembubaran.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk Pembubaran Organisasi
”Radio Antar Penduduk Indonesia” hanya sah apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnya oleh Tiga per Empat (
3/
4) dari Kepengurusan Provinsi seluruh Indonesia.
3. Keputusan pembubaran Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (
2/
3) dari para peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa yang Memiliki Hak Suara.
4. Harta kekayaan dan aset Organisasi setelah keputusan pembubaran, dihibahkan kepada institusi sosial.
5. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tatacara Pembubaran
Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Organisasi.
BAB XII
KEKAYAAN, ASSET DAN KEUANGAN
Pasal 45
KEUANGAN
1. Modal awal pendirian terdiri dari : Uang sebesar Rp.
10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Selain kekayaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Organisasi terdiri dari :
a. Benda tidak bergerak. (berupa aset Organisasi).
b. Benda bergerak. (berupa aset Organisasi)
c. Dari iuran anggota dan sumber lainnya yang tidak mengikat
2. Untuk mencapai Visi dan Misi Radio Antar Penduduk Indonesia,
Pengurus wajib membuat rencana anggaran biaya pertahun dan sampai dengan
akhir tahun anggaran periode kepengurusannya.
3. Untuk merealisasikan ayat 1 di atas, maka Organisasi perlu
mendapat sumber dana yang konkrit berupa iuran dari anggota maupun dari
sumber lainnya.
4. Seluruh dana yang diperoleh Organisasi dari berbagai sumber
wajib dimanfaatkan hanya untuk membiayai seluruh kegiatan Organisasi dan
kegiatan sosial lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus termasuk upaya
pencapaian Visi dan Misi Radio Antar Penduduk Indonesia.
5. Segala bentuk penggunaan/pemakaian dana yang sudah
diperoleh, Pengurus wajib membuat Laporan Pertanggung Jawaban
Keuangannya dan dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali,
kepada anggota dan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi serta
institusi setingkat di bawahnya, dengan tembusan kepada Pengurus
institusi di atasnya. Bentuk atau format dan tatacara penyampaian
laporan keuangan yang akan dibuat oleh Pengurus dijelaskan lebih lanjut
dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 46
SUMBER DANA
1. Uang Pangkal ditetapkan dibebankan kepada calon anggota yang
dipungut oleh Pengurus, besaran nominal ditetapkan dalam Peraturan
Organisasi
2. Iuran Anggota, ditetapkan sebesar Rp. 47.000,- per- tahun,
dipungut sekaligus untuk masa berlakunya Izin/KTA (5 tahun) oleh
Pengurus sejumlah Rp 235.000,-
3. Alokasi penggunaan uang pangkal dan Iuran anggota ditetapkan sebagai berikut:
a. Alokasi Kecamatan/Distrik : 35%
b. Alokasi Kabupaten/Kota : 30%
c. Alokasi Provinsi : 20%
d. Alokasi Nasional : 15%
4. Untuk pelaksanaan dan perkembangan organisasi sesuai tingkat
institusi masing-masing, diperkenankan melakukan kontribusi tambahan
yang diputuskan melalui Surat Keputusan hasil Rapat Kerja.
5. Anggota maupun calon anggota wajib menyetorkan alokasi seperti
tersebut pada ayat 3, atas nama Organisasi sesuai tingkatnya
.
6. Selain Uang Pangkal dan Iuran Anggota, sumber dana Organisasi
diperoleh dari sumbangan sukarela, kontribusi Mitra Kerja Organisasi,
dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
Pasal 47
PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
1. Harta kekayaan Organisasi terdiri dari barang bergerak, barang
tidak bergerak, uang dan surat berharga, dikelola dengan administrasi
secara tertib dan benar.
2. Posisi keuangan dan aset Organisasi wajib dilaporkan secara berkala dalam Rapat Paripurna.
3. Pengurus Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh atas tertibnya
penyelenggaraan administrasi Uang Pangkal dan Iuran Anggota.
4. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tatacara pengelolaan
sumbangan sukarela, kontribusi Mitra Kerja Organisasi, dan usaha-usaha
lain yang sah dan tidak mengikat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Organisasi.
BAB XIII
ATRIBUT
Pasal 48
LOGO
1. Logo merupakan simbol perwujudan persatuan dan kesatuan.
2. Bentuk dan ukuran : Oval telur dengan perbandingan ukuran 2 : 1.
3. Warna : Warna dasar berwarna Hijau Fluorecent dengan dikelilingi garis hitam.
4. Tulisan : Tulisan ”RAPI” diletakkan pada bagian tengah
lingkaran. Jenis huruf adalah Camaro yang dimodifikasi, berwarna hitam
seperti yang telah dipatenkan.
5. Logo telah didaftarkan ke Direktorat HAKI Kementerian Kumham
Pasal 49
BENDERA
1. Bendera merupakan identitas Organisasi dengan Warna Dasar
Bendera adalah Putih dengan Logo ”RAPI” yang sesuai dengan Pasal 48,
diletakkan secara simetris dan proporsional ditengah Bendera, dengan
diberi Tulisan 2 (dua) baris, yaitu :
a. Tulisan “RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA” yang diletakkan pada bagian bawah logo, dengan jenis huruf ”Arial Black”.
b. Identitas Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik
dapat diletakkan di bawah tulisan “RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA”.
2. Bendera RAPI mempunyai dua bentuk yaitu :
a. Empat Persegi Panjang, dengan perbandingan 2 : 3 digunakan untuk Upacara.
b. Segitiga Samakaki, dengan perbandingan 4 : 3 digunakan untuk Stasiun Bergerak
Pasal 50
LAGU
Lagu resmi Organisasi adalah : “MARS RAPI”. Ciptaan : Didiek W. Soedjarwadi, JZ 11 AGY (sesuai dengan teks asli).
Pasal 51
PAKAIAN SERAGAM
1. Pakaian Seragam Organisasi adalah sarana untuk menumbuhkan
kebanggaan korps, rasa percaya diri, dan mampu meningkatkan citra
Organisasi.
Penggunaan Pakaian Seragam juga mampu meningkatkan rasa persatuan dan
kesatuan serta rasa kebersamaan sesama anggota. (tertera dalam PO).
2. Seluruh anggota dan Pengurus Organisasi, wajib mematuhi dan
mentaati penggunaan atau pemakaian pakaian seragam, sesuai apa yang
telah ditentukan
3. Pakaian Seragam terdiri atas :
a. Pakaian Seragam Harian ( PSH ) dipergunakan pada setiap
kegiatan resmi Organisasi dan yang bersifat operasional di lapangan
b. Pakaian Seragam Upacara ( PSU ) dengan bentuk safari dipergunakan oleh Pengurus pada kegiatan yang bersifat seremonial.
c. Segala sesuatu yang menyangkut Pakaian Seragam, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
4. Untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan serta kebanggan
terhadap Organisasi, maka segala bentuk pakaian yang diluar dari
ketentuan ayat 3 tersebut di atas, bukan merupakan seragam resmi
Organisasi.
5. Segala sesuatu yang berkaitan dengan warna dasar, model,
bentuk dan letak pemasangan atribut Pakaian Seragam diatur dengan
Peraturan Organisasi.
BAB XIV
ATURAN TAMBAHAN, ATURAN PERALIHAN DAN
PENETAPAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 52
ATURAN TAMBAHAN
1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Organisasi.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Pasal 53
ATURAN PERALIHAN
Anggaran Rumah Tangga ini setelah disahkan pada acara Munaslub tahun
2011 di Yogyakarta, maka berlaku setelah Keputusan Munaslub tahun 2011
ditandatangani Pimpinan dan Peserta Sidang Munaslub.
Hal-hal yang belum tercakup dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian didalam Peraturan Organisasi.
Pasal 54
PENGESAHAN DAN PENETAPAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
1. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada Musyawarah Nasional
Luar Biasa Radio Antar Penduduk Indonesia tahun 2011 di MMTC, Jl. Raya
Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan amanat Munas VI, selanjutnya akan
didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi perubahan
pada Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.
2. Anggaran Rumah Tangga RAPI untuk pertamakalinya ditetapkan
oleh Rapat Paripurna Pengurus RAPI Pusat di Jakarta tanggal 2 Desember
1980; selanjutnya disempurnakan pada Konggres RAPI ke-I di Solo tanggal
25 Maret 1984; Konggres II selaku Munas RAPI ke-2 di Cipayung, Bogor
tanggal 29 Nopember 1987; Munas RAPI ke-3 di Bandung tanggal 27 Juni
1993; Munas RAPI ke-4 di Denpasar, tanggal 30 Januari 2000; Munas RAPI
ke-5 di Ciawi, Bogor, tanggal 22 Mei 2005. Munas RAPI ke-6 di
Balikpapan, tanggal 25 Juli 2010, dan Munaslub RAPI di Yogyakarta
tanggal 16 Juli 2011.
Disahkan di :
Yogyakarta
Pada tanggal : 16 JULI 2011
|
PIMPINAN SIDANG PARIPURNA
|
|
|
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA KHUSUS AD-ART
|
|
Ketua
|
:
|
IBNU ANTONO WIDODO
|
JZ 12 AA
|
|
Wakil Ketua
|
:
|
AIM ZEIN
|
JZ 03 AIM
|
|
Sekretaris
|
:
|
KEMAS BENJAMIN
|
JZ 09 ECI
|
|
Anggota
|
:
|
YUSUF KURNIAWAN
|
JZ 27 CC
|
|
Anggota
|
:
|
SYARIFUDDIN
|
JZ 19 AB
|
|
