Morowali Utara, Kabupaten Baru di Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Undang - undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah.

Ibu Kota Kabupaten Morowali Utara ( MorTara ) berkedudukan di Kolonodale Kecamatan Petasia.

Kabupaten Morowali Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Morowali yang terdiri atas cakupan wilayah:

a. Kecamatan Petasia;

b. Kecamatan Petasia Timur ( Pemekaran dari Kecamatan Petasia );

c. Kecamatan Lembo Raya ( Pemekaran dari Kecamatan Lembo );

d. Kecamatan Lembo;

e. Kecamatan Mori Atas;

f. Kecamatan Mori Utara;

g. Kecamatan Soyo Jaya;

h. Kecamatan Bungku Utara; dan

i. Kecamatan Mamosalato.

Kabupaten Morowali Utara mempunyai batas-batas wilayah:

• Sebelah utara berbatasan dengan Desa Buyuntaripa, Desa Korondoda, Desa Bugi Kecamatan Tojo dan Desa Rompi Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una;
• Sebelah timur berbatasan dengan Desa Rata, Desa Gunung Kramat, Desa Matawa, Desa Mangkapa Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai, dan Laut Banda;
• Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dan Desa Nuha, Desa Matano, dan Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan; dan
• Sebelah barat berbatasan dengan Desa Uelene, Desa Mayasari Kecamatan Pamona Selatan dan Desa Pancasila, Desa Kamba, Desa Matialemba, Desa Kancu’u dan Desa Masewe Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso.

Proses terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang - undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 yaitu :

Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki luas wilayah ±61.841,29 km persegi dengan penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±2.935.343 jiwa terdiri atas 11 (sebelas) kabupaten dan 1 (satu) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kabupaten Morowali yang mempunyai luas wilayah ±13.041,32 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±236.534 jiwa terdiri atas 18 (delapan belas) kecamatan dan 258 (dua ratus lima puluh delapan)desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. 

Pembentukan Kabupaten Morowali Utara adalah terlahir dari aspirasi masyarakat dan secara administrasi telah bergulir sejak tahun 2003. Alasan pembentukan Kabupaten Morowali Utara merupakan korban dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 yang bersifat ambigu sehingga menimbulkan konflik dalam masyarakat dan menyimpan potensi konflik horizontal yang tinggi dalam masyarakat. 

Sejarah perjuangan melahirkan Kabupaten Morowali tumbuh sejak lama dengan dicetuskan melalui kemauan politik resolusi DPRD/GR PropinsiSulawesi Tengah No.1/DPRD/1966, yang isinya meminta kepada pemerintah pusat agar Propinsi Sulawesi Tengah dimekarkan menjadi 11 (sebelas) Daerah Otonom Tingkat II, salah satunya adalah Kabupaten Morowali yang saat itu disebut wilayah Kerajaan Mori dan Kerajaan Bungku. 

Kabupaten Morowali Utara merupakan wilayah yang didiami oleh mayoritas Suku Mori yang tergolong kelompok majemuk dan multikultur. Menurut Albert C. Kruyt (“het Lanschap Mori”) mengklasifikasi penduduk Kerajaan Mori terdiri dari penduduk pribumi, yaitu mereka yang telah lama menetap dan menjadi warga Kerajaan Mori yang terbagi lagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu orang Mori asli, penduduk bukan orang Mori, dan penduduk aslibukan orang Mori (suku-suku lain) yang mendiami wilayah kerajaan dan penduduk suku-suku yang berasal dari daerah lain dan sejak berabad-abad melakukan eksodus dan menetap di wilayah Kerajaan Mori. 

Dengan berakhirnya perang dunia ke II, Pemerintah Hindia Belanda melakukan penataan dengan menjadikan wilayah Kerajaan Mori dan Bungku sebagai bagian dari wilayah pemerintahan langsung (Government gebied) dan digabungkan pada wilayah pemerintahan Sulawesi dan daerah bawahannya(Government van Celebes en Onderhoorigheden) yang pusat pemerintahannya di Makassar. 

Selanjutnya bekas Kerajaan Mori dan Bungku sebagai daerah swapraja yang masing-masing berkedudukan di Kolonodale dan Bungku. Daerah SwaprajaMori dibagi 4 (empat) distrik yaitu Distrik Ngusumbatu, Distrik Sampalowo,Distrik Kangua dan Distrik Soyo yang kepala pemerintahannya disebut kepala distrik. Pada tahun 1938 Pemerintah Hindia Belanda melakukan reorganisasi struktur pemerintah dan menghasilkan keputusan padatahun 1942 bahwa wilayah Swapraja Mori dijadikan 3 (tiga) distrik yaitu Distrik Tomata berpusat di Tomata, Distrik Ngusumbatu berpusat di Tinompo, dan Distrik Petasia berpusat di Kolonodale. Seluruh wilayah permukiman penduduk Suku Mori, wilayah Kecamatan Bungku Utara, dan Kecamatan Mamasalato yang menyatakan aspirasi dan pernyataan sikap sebagai yang dahulu sebagai eks daerah Swapraja Bungku kini berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Morowali Utara. 

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut diatas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau terutama di wilayah pedalaman dan kepulauan. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

Sarana dan prasarana pemerintahan yang sudah sangat lengkap terbangun di wilayah Morowali Utara sehingga dapat dipastikan apabila terbentuk pelayanan pada masyarakat akan langsung dilakukan tanpa harus membebani APBD dengan pembangunan gedung pemerintahan. Sarana prasarana pemerintahan yang sudah tersedia di Kabupaten Morowali Utara di antaranya, kantor bupati, kantor DPRD kabupaten, kantor dinas-dinas,rumah jabatan pimpinan pemerintahan kabupaten, kantor kejaksaan,rumah tahanan, kantor syahbandar, kantor bea cukai, kantor TNI/Polri,serta fasilitas pelayanan umum yakni pelabuhan, kesehatan umum, depot Pertamina, telekomunikasi, kelistrikan, perbankan, dan PDAM.

Sumber kekayaan alam yang besar di wilayah Morowali sehingga dapat dipastikan Morowali Utara dapat membiayai APBD tanpa membebani Kabupaten Morowali. Kesanggupan Kabupaten Morowali Utara dalam pembiayaan daerah berdasarkan potensi kekayaan alam yang meliputi nikel, minyak, gas, marmer, perkebunan karet dan kelapa sawit, sektor pertanian, perikanan dan perdagangan. Selain itu Ibu Kota Morowali Utara di Kolonodale adalah satu-satunya kota administratif bentukan Belanda yang belum jadi ibu kota kabupaten di Indonesia.

Pembentukan Kabupaten Morowali Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Morowali terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Lembo, Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara, dan Kecamatan Mamosalato. Kabupaten Morowali Utara memiliki luas wilayah keseluruhan ±10.004,28 km persegi dengan jumlah penduduk ±92.766 jiwa pada tahun 2012 dan terdiri atas 125 (seratus dua puluh lima) desa/kelurahan. ( AW20130719 )

SUKU WANA

suku Wana

pic: foto.detik.com

Suku Wana (To Wana), adalah penduduk asli di kawasan Wana Bulang yang berada di wilayah kabupaten Morowali, pemukiman berada di kecamatan Mamosolato, Petasia, dan Soyojaya, dan tedapat juga di wilayah pedalaman di kabupaten Luwuk Banggai. Populasi suku Wana ini diperkirakan hanya 400 orang saja.

Suku Wana ini oleh pemerintah setempat digolongkan sebagai komunitas adat terpencil, yang mana di daerah pemukiman suku Wana belum ada fasilitas kesehatan dan sekolah.

Suku Wana disebut juga sebagai Tau Taa Wana yang berarti "orang yang tinggal di hutan". Sedangkan mereka lebih suka menyebut diri mereka sebagai Tau Taa, atau "orang Taa". 

Suku Wana berbicara dalam bahasa Taa. Bahasa Taa sendiri adalah bahasa yang diucapkan oleh suku Taa. Dilihat dari bahasa yang diucapkan oleh suku Wana ini, menunjukkan bahwa suku Wana dengan suku Taa yang berada di kabupaten Banggai dan kabupaten Tojo Una-Una, kemungkinan besar adalah kerabat sejak masa lalu.

Pemukiman suku Wana berada di hutan pedalaman, yang mereka sebut sebagai Lipu. Mereka bermukim di beberapa Lipu, yaitu Lipu To Oewaju, To Kajumarangke, To Kajupoli, To Posangke, To Bulang, To Langada, To Untunue dan lain-lain.

Asal usul suku Wana, menurut penuturan masyarakat suku Wana, mengatakan bahwa dahulunya mereka berasal dari wilayah sebelah tenggara Teluk Bone. Sedangkan menurut dugaan para peneliti, suku Wana ini hadir di wilayah ini melalui gelombang migrasi sejak ribuan tahun sebelum masehi. Suku Wana atau suku To Wana ini termasuk suku tertua di Sulawesi, ada cerita di Sulawesi Tenggara bahwa suku Towana adalah termasuk salah satu suku pertama yang menghuni daratan Sulawesi, yang telah ada di Sulawesi sejak 8000 tahun yang lalu pada zaman Mezolithicum.

Versi lain menyebutkan bahwa dari struktur fisik, budaya dan bahasa, suku Wana termasuk dalam rumpun suku “Koro Toraja”, yang pada jalur migrasinya berawal dari muara antara Kalaena dan Malili, yang menyusuri sungai Kalaena dan terus ke utara melewati barisan pegunungan Tokolekaju dan sampai di bagian tenggara pesisir Danau Poso. Tidak merasa cocok di tempat ini, mereka melanjutkan perjalanan ke arah timur laut menyisir lereng gunung Kadata menuju dataran Walati, di lembah Masewa. Mereka terus bergerak ke arah timur menyusuri sungai Kuse melewati hulu sungai Bau, kemudian mereka ke arah timur dan berhenti di hulu sungai Bongka (Kaju Marangka). Di tempat baru ini lah mereka akhirnya menetap dan membangun pemukiman, dan terbentuklah komunitas suku Tau Taa Wana.

A.C Kryut, seorang peneliti dari Belanda, dalam artikelnya yang berjudul De To Wana op Oost-Celebes (1930), menyebutkan sebagian imigran tersebut menyebar dan menjadi 4 kelompok suku yang memiliki dialek bahasa yang berbeda, yaitu:

• Suku Burangas, berasal dari Luwuk dan bermukim di kawasan Lijo, Parangisi, Wumanggabino, Uepakatu, dan Salubiro;
• Suku Kasiala, berasal dari Tojo Pantai Teluk Tomini dan kemudian bermukim di Manyoe, Sea, sebagian di Wumanggabino, Uepakatu, dan Salubiro;
• Suku Posangke, berasal dari Poso dan berdiam di kawasan Kajupoli, Toronggo, Opo, Uemasi, Lemo, dan Salubiro;
• Suku Untunue, mendiami Ue Waju, Kajumarangka, Salubiro, dan Rompi. Kelompok suku ini sampai sekarang masih menutup diri dari pengaruh luar (Yayasan Sahabat Morowali, 1998).

Lipu, pemukiman suku Wana
pic: earth day

Menurut tetua-tetua adat suku Wana, mereka meyakini bahwa nenek moyang mereka dari satu asal, yaitu dari Tundantana, sebuah tempat di wilayah Kaju Marangka, yang berada dalam kawasan Cagar Alam (CA) Morowali. Tundantana diyakini sebagai tempat manusia pertama yang dititiskan dari langit dan kemudian melahirkan nenek moyang Suku Wana.

Menurut cerita rakyat suku Wana, mereka meyakini bahwa mereka berasal dari seorang perempuan bernama Ngga yang diturunkan ke bumi oleh Pue (Tuhan) dan seorang lelaki bernama Mbakale yang menitis dari sebatang kayu besar bernama Kaju Paramba‘a. Keduanya kemudian kawin dan melahirkan dua orang anak. Anak pertama bernama Manyamrame (perempuan), dan anak kedua bernama Manyangkareo (laki-laki). Setelah dewasa, Manyamrame dan Manyangkareo kemudian dikawinkan. Dari perkawinan tersebut, lahir tujuh orang anak, masing-masing: Jambalawa (perempuan), Sansambalawa (laki-laki), Lapabisa (perempuan), Vuampuangka (laki-laki), Pini (perempuan), dan Adimaniyu (perempuan) (Dinas Kesejahteraan Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, 2003).   

Dalam kehidupan sehari-hari, Suku Wana menyebut tanah warisan leluhur mereka dengan “tana ntautua” atau tanah para leluhur (Yayasan Sahabat Morowali, 1998).

“… Di dalam sejarahnya, orang tua dulu menganggap hutan dan tanah sebagai ayah dan ibu. Hutan atau pohon-pohon (propo) itu ayah dan tanah itu ibu. Sehingga kami Tau Taa mengelola hutan dan tanah harus dibuatkan kapongo (sesajian) mampasimang. Tujuannya permisi kepada ayah dan ibu dan menghindari musibah…” (dalam Camang, Nunci, dan Tampubolon, 2005).

Masyarakat suku Wana, saat ini telah mengenal cara-cara pada pertanian, terutama bercocok tanam beberapa jenis sayur-sayuran serta kacang, jagung dan ubi. Selain itu kebiasaan mereka berburu ke hutan tetap dijalankan, untuk mendapat buruan seperti babi hutan, atau binatang liar yang mereka temukan di hutan. Menangkap ikan di sungai juga menjadi pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka

SEJARAH KABUPATEN MOROWALI

Kabupaten Morowali merupakan Kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 1999. Kabupaten Morowali merupakan salah satu dari sembilan Kabupaten Morowali dan satu kota yang ada di propinsi Sulawesi Tengah. Sejarah perjuangan untuk melahirkan Kabupaten Morowali sudah lama tumbuh dan menggelora di hati masyarakat. Aspirasi tersebut terus berkembang yang kemudian sampai pada tingkat lahirnya kemampuan politik dari wakil-wakil rakyat di lembaga DPRD dengan dicetuskannya Resolusi DPRD-GR Propinsi Sulawesi Tengah nomor :  1/DPRD/1966 yang isinya meminta kepada Pemerintah Pusat agar Propinsi Sulawesi Tengah dimekarkan menjadi 11 (sebelas) daerah otonom tingkat II, yaitu 2 (dua) Kotamadya dan 9 Kabupaten, salah satu diantaranya adlah Kabupaten Morowali (waktu itu masih disebut Mori Bungku).

komplek kantor bupati.

Sejarah perjuangan panjang ini ternyata tak pernah mengenal akhir, sehingga begitu masa reformasi, peralihan orde baru ke masa reformasi saat ini, di mana kebebasan demokrasi lebih digaungkan sebagai konsep pemerintahan, dengan kemudian diterapkannya konsep pemerintahan desentralisasi, yang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah ditingkat Kabupaten, dimana Kabupaten diberi porsi yang lebih besar lagi untuk mengatur daerahnya sendiri. Maka semakin luaslah potensi bagi terbentuknya daerah Kabupaten baru. Oleh karena itu moment ini direspon oleh masyarakat seluruh lapisan di daerah Morowali untuk memperjuangkan kembali aspiral lamanya, yakni pembentukan Kabupaten Poso. Dan akhirnya perjuangan dan aspirasi masyarakat daerah ini berhasil, yakni dengan keluarnya kebijakan Pemerintah Pusat untuk membentuk daerah Morowali, berdiri sebagai Kabupaten sendiri, yang diberi nama Kabupaten Morowali, berdasarkan hasil pemikiran dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat.

Keputusan Pemerintah Pusat untuk membentuk Kabupaten Morowali ini kemudian dituangkan ke dalam UU RI Nomor 51 Tahun 1999. Setelah terbentuknya Kabupaten Morowali, langkah selanjutnya mempersiapkan perangkat wakil rakyat di DPRD dan pemilihan Bupati, Saat ini bupati terpilih pertama yang memimpin secara definitif Kabupaten Morowali adalah Andi Muhammad Abubakar dan Datlin Tamalagi sebagai wakil bupati definitif pertama dan Drs. H. Chaerudin Zen sebagai Sekertaris Kabupaten Morowali.

Lambang Daerah

Lambang daerah yang mengambarkan unsur-unsur terdiri dari:

Makna gambar:

Bintang melambangakan ketaqwaan terhadadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tulisan “Tepe Asa Moroso” melukiskan semboyan persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Morowali yang artinya bersatu kita teguh.

Rumah Adat Morowali melambangkan tempat musyawarah untuk mencapai mufakat di bawah semboyan “Tepe Asa Moroso”.

Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan dan keadilan.

Lekukan-lekukan pada luar melambangkan kondisi topografi kabupaten morowali yang bervariasi.

Pohon palem melambangkan potensi pertanian yang merupakan salah satu unggulan kekayaan wilayah Kabupaten Morowali.

Perahu melambangkan potensi perikanan dan kelautan.

Padi jumlah 12 (dua belas), kapas jumlah 10 (sepuluh), dan tiang rumah adat berjumlah 9 (sembilan) melambangkan tanggal, bulan, tahun terbentuknya Kabupaten Morowali 12 Oktober 1999.

Makna warna

Warna putih melambangkan ketulusan dan tekad masyarakat morowali membangun daerahnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Warna merah, hitam, dan kuning melambangkan warna khas seni dan budaya sebagai simbol kesatriaan, keteguhan, dan kematangan dalam membela kebenaran dan keadilan menuju kejayaan.

Warna hijau melambangkan potensi kehutanan dan perkebunan.

Warna coklat melambangkan potensi barang tambang.

Warna biru melambangkan potensi kelauta.

Drs. H. Anwar Hafid

Bupati Morowali

Drs. S.U. Marunduh M.Hum

Wakil Bupati Morowali

Geografi dan Topografi

A. Kondisi Geografi

Batas dan Luas Wilayah secara administratif Kabupaten Morowali memiliki batas wilayah sebagai berikut :Arah            Perbatasan

Utara   Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tojo Una-Una

Selatan            Berbatasan dengan wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan

Barat   Berbatasan dengan Perairan Teluk Tolo dan Kabupaten Banggai

Timur   Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah

Luas daratan Kabupaten Morowali diperkirakan kurang lebih 15.490,12 km2 atau sekitar 22,77 persen dari luas daratan Propinsi Sulawesi Tengah. Luas Wilayah Kabupaten Morowali menempati urutan pertama bila dibandingkan dengan luas daratan kabupaten / kota lainnya di Sulawesi Tengah.

B. Topografi Wilayah

Wilayah Morowali terdiri dari 13 kecamatan, terdapat 3 kecamatan yang merupakan daerah kepulauan, yaitu Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Utara. Gambar berikut ini menjelaskan perbandingan luas wilayah daratan per kecamatan:

Gambar 1.1 Persentase Perbandingan Luas Wilayah daratan Per Kecamatan di Kabupaten Morowali

Sumber : BPS Kab. Morowali (Diolah)

Sebagian besar wilayah Kabupaten Morowali merupakan wilayah pedesaan dengan kondisi geografis dan topografi yang berbeda-beda. Adapun jumlah desa per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah Desa per-Kecamatan Berdasarkan Keadaan Geografis dan TopografiGeografis

No       Kecamatan      Pantai  Lembah           Bukit   Daratan           Total

(kol 3+4+5+6)

(1)        (2)        (3)        (4)        (5)        (6)        (7)

1          Menui Kepulauan        19        -           -           -           19

2          Bungku Selatan           32        -           1          -           33

3          Bahodopi        10        -           -           2          12

4          Bungku Tengah           23        -           1          5          29

5          Bungku Barat  9          -           -           1          10

6          Bumi Raya      5          -           3          5          13

7          Witaponda      4          -           -           5          9

8          Lembo -           3          7          14        24

9          Mori Atas        -           2          6          12        20

10        Petasia 13        4          2          9          28

11        Soyo Jaya        3          1          5          -           9

12        Bungku utara  8          -           2          10        20

13        Mamosalato     6          4          2          2          14

Kab. Morowali            132      14        29        65        240

Secara Topografi

No       Kecamatan      Pantai  Lembah           Total (kol 3+4)

(1)        (2)        (3)        (4)        (5)

1.         Menui Kepulauan        16        3          19

2.         Bungku Selatan           14        19        33

3.         Bahodopi        12        -           12

4.         Bungku Tengah           22        7          29

5.         Bungku Barat  10        -           10

6.         Bumi Raya      13        -           13

7.         Witaponda      7          2          9

8.         Lembo 17        7          24

9.         Mori Atas        11        9          20

10.       Petasia 16        12        28

11.       Soyo Jaya        6          3          9

12.       Bungku utara  17        3          20

13.       Mamosalato     8          6          14

Kab. Morowali            169      71        240

Sumber : BPS Kab. Morowali (Diolah)

C. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan jumlah luas wilayah 15.490,12 Km2, maka kepadatan penduduk Kabupaten Morowali sekitar 12 jiwa/Km2. Struktur umur dapat dikelompokkan menjadi kelompok usia produktif (15-54 tahun) dan usia non produktif (0-14 tahun dan > 54 tahun). Kelompok usia produktif di Kabupaten Morowali sejumlah 94.737 jiwa (57,23 %), sedangkan kelompok usia non produktif sejumlah 69.266 jiwa (41,82 %). Tingkat ketergantungan usia non produktif terhadap usia produktif di Kabupaten Morowali relatif cukup tinggi yaitu 75 : 100. Dari data tersebut, terlihat bahwa struktur penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Morowali, dapat dikatakan cukup berimbang. Dimana jumlah laki-laki sebanyak 85.502 jiwa (51,65 %) dan perempuan sebanyak 80.040 jiwa (48,35 %) dengan sex ratio yang hampir seimbang.

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Morowali dapat dikatakan relatif masih rendah. Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk yang berpendidikan di bawah SMU/SMK sederajat (SLTP, SD termasuk didalamnya mereka yang tidak / belum pernah sekolah) berjumlah 121.764 jiwa (89,09 %). Sedangkan yang berpendidikan SMU sederajat ke atas (D1, D2, D3, S1 dan S2) berjumlah 14.91 2 jiwa (sekitar 10,91 %). Adapun prosentase tingkat pendidikan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada gamber berikut :

Gambar 1.2 Perbandingan Jumlah Penduduk per Kecamatan

Sumber : BPS Kab. Morowali

http:

Masyarakat Etnik Bungku, Kab. Morowali Sulawesi Tengah

 Masyarakat Etnik Bungku, atau dikenal juga dengan "To Bungku" adalah salah satu etnik yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah, tersebar di Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Barat, dan Kecamatan Bungku Selatan. Populasi etnik Bungku diperkirakan telah mencapai sebesar 22.000 orang.

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bungku, yang terbagi atas beberapa dialeg misalnya Ta'a, Merui dan Lalaeo. Orang Bungku lebih suka mendiami daerah pedalaman yang memang merupakan tanah leluhur mereka. Karena mereka tinggal di pedalaman, hubungan dengan orang luar secara mantap masih kurang. Tetapi dengan adanya Trans-Sulawesi, sekarang mereka mulai berkomunikasi dengan orang luar. Bahasa Bungku terdiri dari beberapa kasta (tingkatan) bahasa, yaitu amat halus, halus, bahasa sedang dan bahasa kasar. Masyarakat imigran di daerah ini menggunakan bahasa mereka sendiri, seperti bahasa Bugis, Bajo dan Jawa.

 Menurut sejarahnya bahwa leluhur masyarakat etnik Bungku berasal dari daerah Bugis. Etnik Bungku masih berkerabat dengan etnik Bugis, yang diduga memiliki hubungan sejarah masa lalu dan asal usul. Walaupun suku Bungku sebagai penduduk Sulawesi Tengah tetapi budayanya banyak memiliki kemiripan dengan budaya Bugis.

Masyarakat etnik Bungku secara mayoritas adalah penganut agama Islam Sufi. Mereka adalah penganut Islam yang taat. Beberapa pengamalan dalam hidup sangat kental dipengaruhi oleh budaya Islam, terlihat dalam beberapa tradisi adat dan kesenian mengandung unsur Islami.

Pengaruh animisme pada etnik  Bungku pada saat sebelum masuknya Islam pada kalangan masyarakat etnik Bungku sedikit tidaknya masih terlihat dari fenomena dukun tetap berpengaruh pada masyarakat Bungku, dukun dalam bahasa Bungku disebut dengan istilah Sando. Kepercayaan animisme tradisonal yang lebih tua masih tetap dijaga, misalnya masih percaya pada berbagai macam roh-roh dan melakukan berbagai ritual, baik untuk menenangkan atau mengendalikannya.

Dalam sistem organisasi kemasyarakatan masyarakat Bungku terdiri dari beberapa struktur lapisan, yaitu: masyarakat raja (pau), bangsawan (mokole), rakyat biasa dan budak (ata). Sistem kekerabatan dalam masyarakat Bungku disebut tepoalu petutua’ia. Selain itu, juga dapat ditelusuri melalui sistem gotongroyong yang berlaku pada masyarakat seperti, metatulungi, mefalo-falo dan mo’ala oleo.

Masyarakat etnik Bungku memiliki berbagai macam kesenian seperti: seni beladiri silat (kontaw dan manca), seni tetabuhan (tatabua) ndengu-ndengu, ganda dan rabana.

Pada masa pemerintahan kerajaan di tanah Bungku, terdapat 8 pesan filsafat yang maknanya cukup dalam namun kini sudah tidak ditemukan lagi pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: 

• “baratantonga tompano kapandeanto, tila mengkena pande motauanto” artinya seimbangkan ujung ketrampilan kita, bahagi sama ujung ketrampilan dan pengetahuan kita. 
• sopan santun dalam bahasa Bungku dikenal dengan istilah Kona’adati, konalelu, dan kona atora artinya bertingkah laku sesuai dengan tuntunan adat istiadat.
• kemandirian dalam bahasa Bungku identik dengan tumorampanta, tumadempanta atau lumakompanta artinya hidup sendiri, berdiri sendiri atau berjalan sendiri.
• taat terhadap orang tua merupakan kewajiban seorang anak. 
• disiplin dan cermat yang disebut katutu atau matutu, 
• tanggung jawab, 
• kejujuran dalam bahasa Bungku disebut kamoleoa atau moleo. 
• rasa pengabdian yang dikenal dengan safa montulungi yang juga diidentikkan dengan pongkokolaro.

Masyarakat etnik Bungku pada umumnya berprofesi sebagai petani. Mereka menanam padi sawah maupun ladang, serta becocoktanam berbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Beberapa tanaman keras hungga saat ini  mereka tanam-tumbuhkan seperti kelapa, cocoa, cengkeh dan jambu mente. Selain itu beberapa dari mereka memilih profesi sebagai pedagang dan lain-lain.

Banyak pernikahan yang terjadi antara orang-orang Bungku dengan orang-orang imigran, sehingga hubungan antara kelompok-kelompok tersebut cukup baik di daerah ini. 

sumber bacaan:

• bungkusulteng.blogspot.com

Sejarah Kerajaan Bungku 1

Sejarah Kerajaan Bungku 1

Tak banyak orang Indonesia yang mengetahui wilayah Bungku di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Padahal, wilayah yang terdiri dari berbagai pulau ini memiliki pemandangan alam yang indah, dengan penduduk yang memiliki berbagai latar belakang agama dan suku yang berbeda. Selain suku Bungku sendiri, wilayah ini antara lain ditinggali oleh oleh orang-orang dari suku Mori, Kaili, Menui Bugis, Buton, Ambon, Manado, Gorontalo, Makassar, Toraja, dan Bajo.

 

Kata “Bungku” sekarang ini memiliki beberapa makna (pengertian) antara lain: pertama menunjuk kepada satu etnis dari dua belas etnis yang mendiami Provinsi Sulawesi Tengah. kedua menunjuk kepada suatu wilayah eks landschap Tambuku/Tombuku (Bungku) yang merupakan satu kesatuan geografis terletak di Kabupaten Morowali dan membentang dari Kecamatan Menui Kepulauan sampai dengan Kecamatan Mamo Salato.

Menurut cerita yang berkembang dan dikembangkan oleh masyarakat Bungku bahwa, kerajaan Bungku dahulu diperintah oleh raja-raja yang berasal dari keturunan leluhur yang sama mulai dari raja pertama sampai raja ke 13 sebagai raja terakhir hingga Indonesia merdeka. Raja pertama Kerajaan Bungku adalah Marhum Sangiang Kinambuka. Ayahnya bernama Sangia Oheo dan ibunya bernama Fengguluri. Adapun istri dari Sangiang Kinambuka adalah Wendoria gelar Apu Boki, keturunan Mokole Lere di Routa. Sangiang Kinambuka mempunyai dua orang saudara, bernama Fengkoila bergelar Sangia I Nato memerintah di Kendari dan Feluo Sangia Felungku memerintah di Kerajaan Luwu Palopo.

Kerajaan Bungku berdiri sebagai akibat dari sikap kesewenang-wenangan pemerintah Hindia Belanda yang ingin mengikat seluruh kerajaan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah dalam sebuah perjanjian yang hanya menguntungkan sebelah pihak. Kerajaan-kerajaan yang menolak perjanjian tersebut akan diserang dengan cara-cara kekerasan oleh Belanda dan kemudian wilayah kerajaannya dipecah-pecah. Salah satu kerajaan yang menolak perikatan itu adalah Kerajaan Mori, yang kemudian oleh Belanda dipecah menjadi Kerajaan Mori dan Kerajaan Bungku.

Namun, pada perkembangan selanjutnya, ketika kekuasaan penjajahan Belanda sudah semakin kuat, Pulau Sulawesi pada tahun 1905 oleh Belanda dibagi menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara. Batas kedua provinsi tersebut adalah Pegunungan Tokolekayu di sebelah selatan Danau Poso. Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kotanya Makassar dipimpin oleh seorang gubernur dan Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kotanya Manado dipimpin oleh seorang residen. Gubernur dan residen secara organisatoris berada langsung di bawah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia.

Pada periode 1903-1918, daerah Sulawesi Tengah yang kita kenal sekarang ini sebagian termasuk dalam wilayah Keresidenan Sulawesi Selatan dan sebagian lagi termasuk wilayah Keresidenan Sulawesi Utara. Yang termasuk wilayah Sulawesi Selatan (Oost Celebes) adalah Onderafdeling Kolondale, yang terdiri dari Kerajaan Mori dan Bungku.

Keberadaan masyarakat Bungku sejak tahun 1622 sudah dikenal di Eropa terutama oleh orang Portugis dengan kata “Tobuguo”. Nama ini diperkenalkan oleh Hessel Gerrits dalam buku “La Kartographie Neederlandaise de la Celebes” sementara dalam literatur Belanda terdapat dua nama secara bergantian digunakan untuk menyebut Bungku yaitu “Tambuku” dan “Tombuku” kemudian hingga kini belum diketahui sejak kapan berubah menjadi “Bungku” yang kita kenal sebagai salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Morowali Sekarang.

Sayangnya, meski terbilang kerajaan muda karena baru berdiri pada awal abad ke-20, sejarah Kerajaan Bungku dan berbagai informasi yang berkaitan dengannya sangat sedikit sekali diketahui oleh bangsa ini. Padahal, tak dapat dimungkiri, Kerajaan Bungku merupakan mata rantai dari perjalanan panjang sejarah bangsa ini. Dan, informasi sejarah lokal semacam itu memiliki nilai penting bagi bangsa ini sebagai pijakan untuk menata masa depan yang lebih baik.
 

Sumber :  http://morowalinews.com/

Mengenal Sejarah dan Budaya Suku Mori

Suku Mori dikenal sebagai masyarakat atau penduduk Kerajaan Mori yang wilayahnya terletak di pesisir timur Propinsi Sulawesi Tengah, tepatnya disekitar Teluk Tomori atau yang juga lazim disebut Teluk Tolo (diapit oleh jazirah tenggara dan jazirah timur laut pulau Sulawesi). Kerajaan Mori adalah salah satu kerajaan yang berkembang di Indonesia.

Masyarakat Wita Mori atau Suku Mori merupakan kelompok etnik yang cukup besar di Sulawesi Tengah yang saat ini berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Morowali. Sejarah terbentuknya Kerajaan Mori pada zaman dahulu ini sama halnya dengan pembentukan kerajaan-kerajaan di Sulawesi pada umumnya yaitu dari kisah kehadiran tokoh luar biasa. Walaupun memiliki corak dan karakter yang berbeda, legenda yang merupakan cikal bakal Kerajaan Mori ini berawal dari penemuan tokoh yang hadir secara luar biasa dan dapat diterima serta ditempatkan untuk memangku jabatan Mokole.

Dari kajian-kajian yang bersumber dari peninggalan leluhur yang didukung dengan kepustakaan yang ada, diketahui bahwa Wita Mori adalah wilayah persemakmuran yang terdiri dari gabungan Wilayah Otonom yang mempunyai pimpinan/kepala suku sendiri-sendiri. Walaupun demikian, bahasa, adat istiadat serta silsilah kepala suku/Pemimpin yang pernah menduduki jabatan dapatlah diketahui bahwa mereka berasal dari satu keturunan ratusan tahun yang silam. Ikatan kekeluargaan ini yang merupakan pengikat solidaritas yang mendorong lahirnya wilayah persemakmuran untuk membangun secara bersama-sama kesejahteraan dan pertahanan secara terpadu dalam menghadapi perang antar suku (Mengayau) .

Berkaitan kisah Sawerigading turun temurun dikalangan tua-tua Wita Mori dapatlah dikatakan bahwa wilayah Wita Mori merupakan pengembangan dari Kerajaan Luwu. Hal ini dipertegas lagi dengan adanya Upeti yang harus dikirimkan setiap tahun kepada Datu Luwu dari beberapa wilayah Sulawesi Tengah bagian timur, antara lain Bungku, Mori dan Banggai. Saat itu, Wita Mori dipimpin oleh seorang wanita bernama Wedange yang dibantu oleh Karua/Tadulako bernama Kello dan berkedudukan di Wawontuko (Puncak Tongkat). Pada waktu itu Wedange tidak mau menghadiri panggilan Datu Luwu untuk bertemu di Uluanso sehubungan dengan keterlambatan pembayaran upeti dan hanya menyampaikan pesan lewat Karua Kello bahwa “saya lebih baik memilih mati”. Sejak saat itu, Kerajaan Luwu mulai menyerang Kerajaan Mori yang dalam pertempuran sengit berhasil menaklukkan serta menawan Wedange dan keluarganya serta Karua Kello di Palopo.

Catan bukti keberadaan sawerigading di tanah mori ( teluk Tomori yang diusulkan sebagai taman wisata laut yang menarik antara lain batu payung yang jelas nampak seperti payung pada saat air laut surut Kemudian gua tapak tangan di desa Tapahulu dan Ganda – ganda yang bernilai sejarah peninggalan Sawerigading.)

Sejak saat itu Wita Mori mengalami kekosongan Pemimpin dalam menghadapi serangan Pengayau sampai dengan tampilnya seorang tokoh legendaris, seorang Tadulako dengan gelar Tandu Rumba-Rumba bernama Rorahako. Rorahako mengumpulkan para Tadulako dari setiap anak suku di Wita Mori untuk menghadap datu Luwu memohon agar Raja Wedange dibebaskan agar dapat kembali memimpin Wita Mori, permohonan itu direstui oleh Datu Luwu. Namun, Wedange yang pada saat itu telah lanjut usia menunjuk anaknya Anamba untuk menjadi pimpinan sementara dengan syarat Wita Mori tidak lagi berkedudukan di Wawontuko, akan tetapi disuatu tempat yang lebih jauh ke pedalaman yaitu satu tempat yang bernama Pa’antoule (Petasia), sampai akan ada seorang Raja yang ditunjuk oleh Datu Palopo

Demikianlah dikenal urutan kedudukan Ibu Kota Wita Mori yang sering berpindah tempat, mulai dari Wawontuko, Pa’a Ntoule, Petasia, Matanda’u (Mata Wundula) dengan urutan sesuai data yang ada sejak di Pa’antoule yaitu : Anamba (Pimpinan Sementera) , Raja Sungkawawo, Raja Lawoliyo, Raja Tosaleko, dan terakhir Raja Marunduh yang gugur dalam pertempuran melawan Ekspedisi Militer Kolonial Belanda, dikenal dengan Perang Wulanderi (Agustus 1907).

Secara kultural, sejak Sungkawawo memerintah wilayah Mori pada masa lampau menjadi Kerajaan Mori yang diklasifikasikan atas tiga bagian yaitu (1) Mori Atas (Boven Mori) yang merupakan daerah pemukiman orang Mori dibagian barat. Pada bagian utara dan barat laut daerah ini terbentang padang ilalang yang luas, dan pada bagian selatan terbentang deretan pegunungan. (2) Mori Bawah (Beneden Mori) atau yang lebih dikenal dengan Lembo. Wilayah ini terbentang pada bagian timur dan tenggara dari wilayah Mori Atas, merupakan dataran rendah yang luas sehingga disebut Lembo. (3) Pada bagian selatan dari deretan pegunungan itu, yang dikategorikan sebagai bagian ketiga dari wilayah Kerajaan Mori disebut daerah Danau Malili, atau juga dikenal dengan daerah Nuha. Di daerah ini terdapat tiga danau yaitu Danau Matano, Dana Moholona, dan Danau Towuti, merupakan daerah yang sangat indah dan menawan karena dihiasi gunung-gunung tinggi serta diantaranya terbentang dataran tinggi sampai ke wilayah Nuha. Wilayah Nuha saat ini telah menjadi bagian dari Kabupaten Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan.

Batas wilayah Kerajaan Mori yaitu bagian utara berbatasan dengan wilayah Kerajaan Poso (sekarang Kabupaten Poso) dan Tojo, bagian barat berbatasan dengan wilayah pemukiman kelompok suku Pasa (Topasa), Lamusa (Tolamusa), dan Palande (Topalande) yang berada dalam dominasi kekuasaan Kerajaan Poso. Pada bagian selatan berbatasan dengan bekas wilayah Kerajaan Luwu (sekarang secara khusus berbatasan dengan wilayah Kabupaten Luwu Timur) dan wilayah Kerajaan Bungku. Pada bagian timur berbatasan dengan Teluk Tomori (Teluk Tolo) dan sebagian dari wilayah Kerajaan Bungku (saat ini menjadi Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali).

Suku Mori tergolong kelompok yang majemuk dan multikultural. Albert C. Kruyt (“Het Lanschap Mori” dalam : Medelingen van Wege het Nederlandsche Zendeling Genootschap, 1895) mengklasifikasikan penduduk Kerajaan Mori dalam dua kategori. Kategori pertama adalah penduduk pribumi, yaitu mereka yang telah lama menetap dan telah menjadi warga Kerajaan Mori. Penduduk pribumi ini terbagi lagi menjadi 3 golongan, yaitu : Orang Mori asli, penduduk asli bukan orang Mori (suku-suku lain) yang mendami wilayah kerajaan, dan penduduk suku-suku yang berasal dari daerah lain dan sejak berabad-abad yang lalu melakukan eksodus dan menetap di wilayah Kerajaan Mori. Kategori kedua adalah orang asing. Kategori ini menunjuk pada kelompok kaum yang datang dari luar Mori, bukan dengan tujuan untuk menetap dan menjadi penduduk Mori. Mereka adalah orang-orang yang bermata pencaharian sebagai peramu dan pedagang. Kehadirannya didaerah ini berkaitan dengan perkembangan perdagangan diwilayah Hindia Belanda, khususnya diluar Jawa dan Madura, yang pada waktu itu ada kebijakan pemerintah kolonial membuka kawasan ini menjadi kawasan pergadagangan bebas dan membuka beberapa pelabuhan sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1847. Dengan adanya kebijakan perdagangan bebas ini maka terbukalah akses dengan pedagang-pedagang Bugis dan Cina yang terus berdatangan ke wilayah Mori. Selain berdagang, juga mencari rempah-rempah yang memang sangat banyak dikandung oleh kekayaan alam Wita Mori. Dengan demikian maka terbuka juga peluang transaksi senjata api antara Raja serta para Mokole dengan pedagang-pedagang Bugis dan Cina ini, yang pada awalnya hanya sebagai hadiah dari para pedagang agar supaya mereka dapat diterima serta leluasa melakukan aktifitas niaganya.

Seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini tidak lepas dari peperangan, baik antar suku/kerajaan maupun perang melawan Kolonial Belanda yang ingin menguasai serta menjajah Bangsa Indonesia. Demikian pula dengan Kerajaan Mori, walaupun hanya kerajaan kecil namun tercatat pula sejarah yang mengisahkan tentang peperangan antar suku/kerajaan dan peperangan melawan Kolonial Belanda. Sejak tahun 1670, Kerajaan Mori telah berupaya untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya dari Kerajaan-Kerajaan lain yang ingin merampas serta menduduki Kerajaan Mori. Diantaranya, perang melawan Kerajaan Luwu yang saat itu mengalami kekalahan bahkan Ratu Wedange pemimpin pertama Kerajaan Mori sempat menjadi tawanan politik Kerajaan Luwu. Selanjutnya perang melawan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1856 yang dikenal dengan Perang Mori Pertama (Perang Ensaondau), dipimpin oleh Raja Tosaleko yang pada saat itu telah mulai dapat menghimpun kekuatan setelah beberapa kali melakukan pembenahan dari struktur pemerintahan sebelumnya yang dianggap kurang memuaskan dalam mengurus kegiatan pemerintahan serta pertahanan keamanan kerajaan. Dalam perang Ensaondau tersebut, Belanda berhasil merebut dan mengibarkan benderanya di Benteng Ensaondau. Pasukan Belanda berhasil menduduki Tompira dan Benteng Ensaondau, membakar permukiman di Patongoa dan Wawontuko. Namun, ekspedisi pasukan Belanda ini dianggap kurang memuaskan karena telah banyak menelan korban dari pasukan militer serta mengeluarkan anggaran yang sangat besar, dan nyatanya Kerajaan Mori tetap berjaya menjadi satu kerajaan merdeka dan berdaulat penuh. Perang besar lainnya, yaitu Perang Mori Kedua (Perang Wulanderi) yang dipimpin oleh Raja Marunduh (Datu ri Tana) pada bulan Agustus 1907. Perang ini berakhir dengan kematian Raja Marunduh Datu ri Tana setelah mendapat serangan dari pasukan Marsose di Benteng Wulanderi. Kematian Raja Mori ini menimbulkan duka yang teramat dalam bagi rakyat Mori. Hal ini menjadi titik terlemah bagi perjuangan rakyat Mori dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya. Rakyat Mori dirundung duka dan berkabung sehingga sangat sulit untuk kembali membangkitkan semangat untuk meneruskan perlawanan. Pada akhirnya atas kesepakatan bersama para Mokole dan Tadulako, seluruh daerah pertahanan mengibarkan bendera putih sebagai tanda pernyataan menyerah. Dengan demikian pasukan ekspedisi Belanda menyataka bahwa seluruh wilayah Kerajaan Mori telah berhasil ditaklukkan dan dikuasai pada 20 Agustus 1907.

Dengan berakhirnya Perang Mori II, maka Pemeintah Hindia Belanda melakukan penataan dengan menjadikan wilayah Kerajaan Mori sebagai bagian dari wilayah pemerintahan langsung (government gebied) dan digabungkan pada wilayah pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya (Government van Celebes en Onderhoorigheden), yang pusat pemerintahannya di Makassar. Selanjutnya, masing-masing bekas Kerajaan Mori dan Bungku berkedudukan sebagai daerah Swapraja. Daerah Swapraja Mori dibagi dalam 4 distrik, yaitu Distrik Ngusumbatu, Sampalowo, Kangua dan Soyo. Kepala Pemerintahannya disebut Kepala Distrik. Pada tahun 1938, Pemerintah Hindia Belanda melakukan reorganisasi struktur pemerintahan dan menghasilkan keputusan pada tahun 1942 bahwa wilayah Swapraja Mori dijadikan 3 distrik, yaitu : Distrik Tomata (berpusat di Tomata), Distrik Ngusumbatu (berpusat di Tinompo) dan Distrik Petasia (berpusat di Kolonodale).

Sejak diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 1999, seluruh wilayah permukiman penduduk Suku Mori kini berada dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Morowali (hasil pemekaran wilayah Kabupaten Poso), yang terpusat di 7 Kecamatan dari 16 Kecamatan yang ada, yaitu : (1) Kecamatan Mori Atas (kedudukan pemerintahan di Tomata), (2) Kecamatan Mori Utara (kedudukan pemerintahan di Mayumba), (3) Kecamatan Lembo (kedudukan pemerintahan di Beteleme), (4) Kecamatan Lembo Raya (kedudukan pemerintahan di Petumbea), (5) Kecamatan Petasia (kedudukan pemerintahan di Kolonodale), (6) Kecamatan Petasia Timur (kedudukan pemerintahan di Bungintimbe), Kecamatan Soyo Jaya (kedudukan pemerintahan di Lembah Sumara).

(Situs Istana Raja Mori, lokasi Kolonodale??)
Melihat umur dan struktur bangunan , kemungkinan ini adalah kantor pemerintahan kolonial yang  pertama di Petasia (red)

ANGGARAN DASAR RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Posted on Juni 13, 2013 by rapi 15 tasikmalaya Standar

ANGGARAN DASAR

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa tujuan pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Bahwa RAPI sebagai penyelenggara Komunikasi Radio Antar Penduduk mempunyai arti yang strategis dalam implementasi kebijakan Pemerintahan, untuk itu perlu mewujudkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi serta memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.
RAPI sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Komunikasi Radio Antar Penduduk dan siap untuk ikut serta membantu Pemerintah dan masyarakat dalam informasi penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
RAPI merupakan Organisasi yang menjunjung tinggi toleransi dan solidaritas bagi seluruh WNI, untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berupaya menanamkan kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sesungguhnya Pemerintah Republik Indonesia telah memberi tempat dan hak kepada Komunikasi Radio Antar Penduduk, maka dibentuklah Organisasi yang bernama “RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA” dengan VISI “Menjadi Radio Antar Penduduk Indonesia yang Berkualitas Sebagai Aset Nasional“. Dalam rangka melindungi Organisasi dan Pemegang Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.

BAB  I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD & TUJUAN

SIFAT, PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal  1

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, VISI

1.     Organisasi ini  bernama : “Radio Antar Penduduk Indonesia”, berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara, dan mempunyai kegiatan di seluruh Indonesia.
2.     Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”  mempunyai VISI sebagai berikut: “MENJADI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA YANG BERKUALITAS SEBAGAI ASET NASIONAL”
3.    Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” mempunyai MISI sebagaimana tertera dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal  2

PEMBENTUKAN

Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” ini dibentuk dan dideklarasikan pada tanggal 10 Nopember 1980 di Jakarta, dan telah tercantum dalam Lembar Berita Negara RI-Tahun 2008 Nomor 45, Tambahan Berita Negara Nomor 62, sebagai salah satu Organisasi yang berbadan hukum.

Pasal 3

A Z A S

Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” berazaskan Pancasila.

Pasal  4

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN

Maksud dan tujuan Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” ini adalah menjadi wahana dalam pengabdian kepada masyarakat dan turut berperan aktif membantu Pemerintahan dalam bentuk bantuan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
Dalam menjalankan Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
1.     Menunjang program Pemerintah dalam pembangunan Nasional, membantu memelihara keamanan Negara, ketertiban Masyarakat serta berperan membina penggunaan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk.
2.     Membantu Pemerintah dalam bantuan komunikasi cadangan dan menyelenggarakan bantuan Komunikasi Radio dalam hal penanggulangan bencana alam, Marabahaya, Wabah penyakit serta bantuan komunikasi lainnya. 
3.     Membantu Pemerintah, Organisasi dan masyarakat yang membutuhkan Bantuan Komunikasi Radio pada kegiatan sosial serta bantuan teknis komunikasi.
4.     Membina ketaatan anggota terhadap Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Organisasi.
5.     Membina anggota dalam hal berkomunikasi radio dengan baik, benar dan bertanggung jawab. 
6.     Meningkatkan keterampilan anggota dalam memberikan Bantuan Komunikasi Radio dan pengabdian kepada masyarakat luas.
7.     Meningkatkan kualitas sumber daya anggota terutama dalam hal kepemimpinan dan manajemen Organisasi serta Operasi Penanggulangan Bencana.
8.     Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kemudahan berkomunikasi anggota.

Pasal 5

S I F A T

Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” adalah Organisasi yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Sebagai satu-satunya wadah resmi  bagi  pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP).
Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” Sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang didasarkan atas kesamaan kegemaran untuk berkomunikasi Radio Antar Penduduk dan tidak memihak kepada salah satu partai politik.

BAB II

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 6

KEKAYAAN DAN ASET ORGANISASI

1.     Semua kekayaan dan Aset Organisasi ”Radio Antar Penduduk Indonesia” dari berbagai sumber harus dipergunakan dan hanya untuk menjalankan kegiatan Organisasi serta membiayai kegiatan sosial lainnya hanya untuk mencapai maksud dan tujuan Organisasi ”Radio Antar Penduduk Indonesia”.
2.     Untuk selanjutnya Kekayaan dan Aset Organisasi akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB  III

KODE ETIK

Pasal  7

KODE ETIK

Kode Etik merupakan panduan dan tuntunan bathin bagi setiap anggota Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia dalam bersikap dan berprilaku, yang wajib ditaati dan dilaksanakan.
a.     Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap PATUH
b.     Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap JUJUR
c.     Anggota RAPI harus berjiwa  dan bersikap SANTUN
d.     Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGUNG JAWAB
e.     Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGAP

BAB  IV

KEANGGOTAAN

Pasal  8

ANGGOTA

Anggota RAPI adalah Warga Negara Indonesia, setelah memenuhi persyaratan yang  ditentukan Pemerintah dan Organisasi.

Pasal 9

IZIN DAN KARTU TANDA ANGGOTA

–       Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dikeluarkan/ diterbitkan oleh Pemerintah, Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kemkominfo) cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perlengkapan Pos dan Informatika (Ditjen SD.P.P.I), atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menangani perizinan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
–       Kartu Tanda Anggota (KTA), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

GUGURNYA KEAGGOTAAN

1.     Meninggal dunia. 
2.     Mengundurkan diri.
3.     Masa berlakunya IKRAP (Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk) yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi.
4.     Diberhentikan

Pasal 11

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Anggota dapat diberhentikan keanggotaan (dicabut KTA) oleh Pengurus Nasional dan atas usulan, rekomendasi dari Institusi dibawahnya apabila :
1.    Melanggar dan tidak mematuhi Peraturan Perundang-undangan Negara yang berlaku.
2.    Melanggar hukum pidana dan telah mempunyai ketetapan hukum tetap.
3.   Melanggar atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”,
4.    Mencemarkan nama baik Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”, dan merugikan Organisasi atau sesama anggota.
5.    Tata cara pemberhentian dan pembelaan anggota diatur di dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 12

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Anggota Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” mempunyai hak dan  kewajiban terhadap Organisasi dan Negara, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB  V

SUSUNAN, HIRARKI, STRUKTUR DAN

ATRIBUT   ORGANISASI

Pasal  13

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi secara bertingkat/ berjenjang terdiri atas:   
1.    Organisasi RAPI tingkat Nasional disebut  RAPI  Nasional
2.    Organisasi RAPI tingkat Provinsi disebut  RAPI  Provinsi
3.    Organisasi RAPI tingkat Kab./Kota disebut  RAPI  Kabupaten/Kota
4.    Organisasi RAPI tingkat Kecamatan/Distrik disebut  RAPI  Kecamatan/ Distrik

Pasal 14

KEKUASAAN ORGANISASI

Kekuasaan organisasi terdiri atas :
1.     Musyawarah Nasional
2.     Pengurus Nasional
3.     Musyawarah Provinsi
4.     Pengurus Provinsi
5.     Musyawarah Kabupaten/ Kota
6.     Pengurus Kabupaten/ Kota
7.     Musyawarah Kecamatan/ Distrik
8.     Pengurus Kecamatan/ Distrik.

Pasal  15

HIRARKI  TATA  ATURAN

Hirarki Tata Aturan Organisasi merupakan jenjang, strata landasan aturan dalam pelaksanaan kegiatan Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”.
1.     Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2.     Keputusan Musyawarah;
3.     Peraturan Organisasi;
4.     Keputusan Rapat Kerja;
5.     Keputusan Pengurus;
Segala sesuatu yang menyangkut hirarki Organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal  16

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Struktur Kepengurusan Organisasi selanjutnya disebut Pengurus terdiri dari  :
1.     Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi (DP2O) Nasional / Provinsi / Kabupaten/Kota  / Kecamatan/Distrik;
2.     Pengurus Nasional (PN),  Pengurus Provinsi (PP),  Pengurus Kabupaten, Kota (PK),  Pengurus Kecamatan/ Distrik (PKD);

Pasal  17

ATRIBUT Organisasi

1.     Atribut Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”  terdiri dari Bendera, Logo,  Lagu Mars RAPI, Pakaian Seragam.
2.     Segala sesuatu yang menyangkut atribut organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB  VI

MUSYAWARAH & RAPAT – RAPAT

Pasal  18

MUSYAWARAH DAN RAPAT – RAPAT Organisasi

Musyawarah Organisasi terdiri atas : 
1.     Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kabupaten/Kota dan Musyawarah Kecamatan/Distrik. 
2.     Rapat-Rapat Organisasi terdiri atas :
a.     Rapat Kerja (Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota);
b.     Rapat Pimpinan Nasional;
c.     Rapat Paripurna Pengurus (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/ Distrik);
d.     Rapat Pengurus (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/ Distrik);
e.     Rapat Koordinasi (Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota).
3.     Segala sesuatu yang menyangkut musyawarah dan rapat-rapat Organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB  VII

PEMBUBARAN

Pasal 19

PEMBUBARAN  Organisasi

1.     Pembubaran Organisasi RAPI hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang secara khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut.
2.     Rencana Pembubaran Organisasi harus atas usulan tiga perempat (³/₄) dari seluruh anggota tentang keinginan pembubaran Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”.
3.     Keputusan Pembubaran Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” hanya Sah apabila disetujui oleh ²/₃ dari jumlah peserta yang memiliki Hak Suara pada Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut.

BAB  VIII

PENETAPAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20

PENETAPAN ANGGARAN DASAR ORGANISASI

Anggaran Dasar RAPI untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Rapat Paripurna Pengurus RAPI Pusat di Jakarta tanggal 2 Desember 1980; selanjutnya disempurnakan pada Konggres RAPI ke-I di Solo tanggal 25 Maret 1984; Konggres II selaku Munas RAPI ke-2 di Cipayung, Bogor tanggal 29 Nopember 1987; Munas RAPI ke-3 di Bandung tanggal 27 Juni 1993; Munas RAPI ke-4 di Denpasar tanggal 30 Januari 2000; Munas RAPI ke-5 di Ciawi, Bogor, tanggal 22 Mei 2005, Munas RAPI ke-6 di Balikpapan, tanggal 25 Juli 2010, Munaslub RAPI di Yogyakarta tanggal 16 Juli 2011

ANGGARAN RUMAH TANGGA

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

BAB  I

MISI, KEKAYAAN DAN ASET ORGANISASI, KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal  1

MISI ORGANISASI

Untuk mencapai Visi Organisasi, maka diperlukan kiat dan strategi tertentu yang tergabung dalam suatu bentuk Misi Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia”.
Misi Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” adalah :
1.     Meningkatkan Kinerja Pengurus Organisasi;
2.     Meningkatkan Sumber Daya Organisasi secara berjenjang dan berkelanjutan;
3.     Meningkatkan Validitas Organisasi secara struktural;
4.     Meningkatkan Jaring Komunikasi Radio untuk Pengabdian Masyarakat;
5.     Meningkatkan Peran Organisasi secara internal dan eksternal;
6.     Meningkatkan Kemandirian, Profesionalisme dan Independensi Organisasi.

Pasal 2

KEKAYAAN DAN ASET ORGANISASI

1.     Kekayaan/Aset Organisasi adalah terdiri dari :
a.     Uang pangkal anggota, yang disetor pada saat pengajuan ijin dan permohonan menjadi anggota Organisasi.
b.     Iuran Anggota, yang disetor pada saat pengajuan permohonan  ijin baru, pembaruan atau perpanjangan ijin.
c.     Kontribusi dari mitra kerja Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” .
d.     Sumbangan sukarela.
e.     Inventaris, berupa barang-barang kesekretariatan, perlengkapan upacara, peralatan penunjang kegiatan, yang dibeli melalui uang kas Organisasi dan/ atau hibah dari  donatur/ simpatisan Organisasi.
2.     Semua kekayaan organisasi RAPI harus dipergunakan dan hanya untuk menjalankan kegiatan organisasi serta membiayai kegiatan sosial lainnya dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi.
3.     Kekayaan atau Aset Organisasi harus dibuat secara terperinci dan dilaporkan minimal 1(satu) kali dalam 1(satu) periode kepengurusan kepada anggota dan institusi setingkat di atasnya secara berjenjang dan diakhir periode masa kepengurusan harus dilaporkan pada saat Laporan Kinerja Pengurus dan diserah-terimakan kepada pengurus yang baru terpilih secara lengkap, terperinci berserta barang-barang inventaris, disertai data potensi dan networking dibuktikan dengan Berita Acara Sertijab.

Pasal  3

KODE ETIK RAPI

1.     Kode Etik adalah suatu panduan untuk setiap anggota dalam menjalankan dan berperilaku pada tatanan organisasi:
–        Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap PATUH;
Anggota RAPI  harus Patuh dan Tertib Menjalankan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, serta tata-aturan Organisasi.
–        Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap JUJUR;
        Anggota RAPI harus memiliki jiwa yang bersih dan berperilaku Jujur.
–        Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap SANTUN;
Anggota RAPI harus berjiwa, bersikap Santun dalam bertindak dan berbicara  sopan  saat berkomunikasi.
–        Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGUNG JAWAB;
Anggota  RAPI  harus Memiliki  jiwa  dan sikap Tanggung Jawab terhadap Organisasi dalam menjalankan roda Organisasi serta pengabdian terhadap masyarakat.
–        Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGAP;
Anggota RAPI harus memiliki jiwa, sikap cepat tanggap, peka dan peduli  terhadap situasi lingkungan sosial.
2.     Setiap anggota wajib mematuhi  dan menjalankan Kode Etik Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” .
3.     Bagi anggota yang terbukti ingkar atau tidak menjalani Kode Etik Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” dapat dikenakan Sanksi Organisasi.

Pasal  4

SANKSI ORGANISASI

1.     Bagi anggota yang tidak mematuhi, tidak menjalankan AD/ART dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait Organisasi maka akan dikenakan Sanksi Organisasi berupa :
a.     Teguran – 1, Surat Peringatan  – 1
b.     Teguran – 2, Surat Peringatan  – 2
c.     Surat Pemberhentian keanggotaan.
2.     Berkenaan dengan ayat 1 (satu) di atas, setelah dilakukan rapat pengurus berdasarkan data-data yang akurat, maka yang berhak mengeluarkan sanksi adalah sebagai berikut :
a.     Apabila yang melanggar adalah anggota biasa (bukan pengurus Organisasi), maka rekomendasi sanksi dikeluarkan oleh institusi Organisasi tingkat Kecamatan/Distrik atau tingkat yang ada di provinsi tersebut.
b.     Apabila yang melanggar adalah Pengurus pada salah satu tingkat institusi, maka rekomendasi sanksi dikeluarkan oleh institusi setingkat di atasnya.
c.     Apabila yang melanggar adalah seorang Pengurus Pusat, maka sanksi dikeluarkan oleh DP2ON atas usulan Ketua Umum.
d.     Apabila yang melanggar adalah seorang anggota DP2ON atau Ketua Umum, maka sanksi dikeluarkan oleh Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Nasional.

BAB  II

KEANGGOTAAN

Pasal  5

KEANGGOTAAN

Keanggotaan Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” terbuka bagi setiap Warga Negara Indonesia yang menggunakan alat telekomunikasi khusus sebagai sarana Komunikasi Radio Antar Penduduk, dan telah memiliki IKRAP (Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk) dan KTA (Kartu Tanda Anggota).

Pasal  6

PERSYARATAN ANGGOTA

1.     Mengajukan Permohonan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk, yang diterbitkan oleh Kementerian Kominfo cq. Ditjen Sumber Daya Dan Perlengkapan Pos Dan Informatika (SD.PPI).
2.     Setelah Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk diterbitkan, pemohon menjadi anggota Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” sesuai dengan  persyaratan yang ditetapkan oleh Organisasi, selanjutnya akan diterbitkan Kartu Tanda Anggota.
3.     Setiap anggota Organisasi hanya boleh mempunyai 1 (satu) tanda panggilan (call  sign)  dan berlaku diseluruh Indonesia.
4.     Penerbitan perizinan disesuaikan dengan domisili tetap pemohon, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal  7

KARTU TANDA ANGGOTA (KTA)

Kartu Tanda Anggota disingkat KTA beserta Nomor Induk Anggota disingkat NIA hanya diterbitkan oleh Pengurus Nasional dan ditandatangani oleh Ketua Umum.

Pasal  8

NOMOR INDUK ANGGOTA (NIA)

Nomor Induk Anggota (NIA) yang juga menjadi bentuk barcode hanya diterbitkan oleh Pengurus Nasional yang tertera didalam Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan  ketentuan sebagai berikut :
 (Contoh : 33.03.11.003029)
1.     33           : ………… merupakan Kode Provinsi 
2.     03           :…………. merupakan Kode Kabupaten / Kota
3.      11          :…………. merupakan Kode Tahun menjadi anggota (bila ada database, jika  tidak ada, disesuaikan dengan tahun pencetakan)
4.     003029  :……. merupakan nomor urut nasional.           

Pasal  9

GUGURNYA KEANGGOTAAN

1.     Meninggal dunia.
2.     Mengundurkan diri.
3.     Masa berlaku IKRAP dan KTA telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi dalam masa tenggang 1 (satu) tahun.
4.     Diberhentikan.
5.     Tersangkut masalah hukum pidana.

Pasal  10

PERPANJANGAN IZIN DAN KTA

1.     Setiap anggota Radio Antar Penduduk Indonesia wajib memperpanjang IKRAP (Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk), dan KTA (Kartu Tanda Anggota) 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
2.     Masa berlaku KTA (Kartu Tanda Anggota) sama dengan masa berlaku IKRAP (Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk) yaitu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya.

BAB  III

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 11

HAK ANGGOTA

Setiap anggota Organisasi berhak untuk :
1.     Berperan aktif pada setiap kegiatan Organisasi.
2.     Berperan aktif dalam rapat-rapat yang diadakan oleh pengurus dengan menggunakan hak bicara dan hak suaranya.
3.     Mempunyai hak dipilih pada setiap musyawarah untuk menjadi pengurus.
4.     Mempunyai hak memilih pada setiap musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik.
5.     Mempunyai hak memilih pada musyawarah kabupaten/ kota dengan mandat dari Pengurus Kecamatan/Distrik untuk memilih Pengurus Wilayah, demikian untuk seterusnya  secara berjenjang.
6.     Ikut aktif mengawasi, memantau perkembangan Organisasi pada tingkat dimana anggota itu berada.

Pasal 12

KEWAJIBAN ANGGOTA

1.     Mentaati  dan menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  serta  peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Organisasi.
2.     Mentaati persyaratan tehnik serta ketentuan lain yang berlaku bagi Stasiun Komunikasi Radio Antar Penduduk.
3.     Membayar retribusi perpanjangan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk dan Kartu Tanda Anggota.
4.     Mengikuti program pendidikan dan pelatihan, “Santiaji”  (Bimbingan Organisasi) serta meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya tentang manajemen organisasi
5.     Bersedia menghadiri Undangan Rapat atau undangan kegiatan lainnya yang  diselenggarakan oleh Pengurus dan Dewan Pengawas serta Penasehat Organisasi.
6.     Menjunjung tinggi nama baik Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” dimanapun berada.
7.     Mendukung sepenuhnya pencapaian Visi “Menjadi Radio Antar Penduduk Indonesia yang berkualitas sebagai aset Nasional”.
8.     Turut serta dalam Operasi Penanggulangan pada fase Tanggap Darurat Bencana.

BAB  IV

HIRARKI TATA PERATURAN

Pasal 13

HIRARKI TATA PERATURAN

Hirarki merupakan suatu tingkatan secara berjenjang dalam tatanan Organisasi untuk dilaksanakan secara Nasional. Urutan pada jenjang yang di bawah tidak dibenarkan bertentangan dengan aturan di atasnya.
1.     Hasil Ketetapan Musyawarah Nasional/  Munaslub yang  tercantum  dalam Surat Keputusan Musyawarah Nasional/ Munaslub.   
2.     Peraturan Organisasi adalah Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang  keberadaannya merupakan penjabaran, penjelasan dari AD/ ART berlaku secara Nasional.
3.     Hasil Rapat Kerja Nasional yang tercantum dalam Surat Keputusan Rapat Kerja Nasional.
4.     Hasil Rapat Pimpinan Nasional yang tercantum dalam Surat Keputusan Rapat Pimpinan Nasional yang mencakup pemecahan masalah organisasi, serta kebijakan yang bersifat mendesak.
5.     Surat Keputusan Pengurus Nasional, adalah merupakan suatu kebijakan Pengurus Nasional untuk hal-hal tertentu yang dicantumkan atau yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional.
6.     Hasil Keputusan Musyawarah Provinsi.
7.     Hasil Keputusan Rapat Kerja Provinsi.
8.     Surat Keputusan Pengurus Provinsi.
9.     Hasil Keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota.
10.   Hasil Keputusan Rapat Kerja Kabupaten/Kota.
11.   Surat Keputusan Pengurus Kabupaten/Kota.
12.   Surat Keputusan Pengurus Kecamatan/Distrik.

BAB  V

KEPENGURUSAN

Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi bersifat kolektif dengan latar  belakang tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, yang sekaligus menjadi Pembina Organisasi pada setiap tingkatan institusi.
Pengurus adalah yang menjalankan tugas dan kegiatan Organisasi, sesuai dengan     Visi  dan Misi dan Program Kerja Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Pasal  14

SUSUNAN PENGURUS NASIONAL

I.       Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional (DP2ON); paling  sedikit 7 (tujuh) orang diupayakan terdiri dari berbagai unsur yang ahli dan berpengalaman dibidangnya.
II.     Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional (DP2ON); bersifat kolektif, dalam urusan administratif dibantu oleh Sekretaris Jenderal.
III.  Pengurus Nasional (Pengnas) 
1.     Ketua Umum
2.     Ketua I membidangi Departemen Keorganisasian;
(Manajemen Organisasi, Koordinasi Antar Provinsi, Keanggotaan dan Sumber  Daya Manusia, Monitoring Evaluasi Organisasi).
3.     Ketua II membidangi Departemen Litbang;
        (Kajian Pengembangan, Regulasi dan Kepranataan, Inovasi Organisasi, Informatika dan Tehnologi).
4.     Ketua III membidangi Departemen Humas;
        (Hubungan Kerja Antar Institusi dan Kemasyarakatan, Pemantauan  Frekuensi,  Publikasi dan Operasional kegiatan).
5.     Sekretaris Jenderal;
6.     Wakil Sekretaris Jenderal I;
7.     Wakil Sekretaris Jenderal II;
8.     Wakil Sekretaris Jenderal III;
9.     Kepala Keuangan;
10.   Bendahara;
11.   Ka. Bidang Manajemen Organisasi;
12.   Ka. Bidang Kordinasi Antar Provinsi;
13.   Ka. Bidang Keanggotaan dan Sumber Daya Manusia (SDM);
14.   Ka. Bidang Monitoring dan Evaluasi Organisasi;
15.   Ka. Bidang Kajian dan Pengembangan;
16.   Ka. Bidang Regulasi dan Kepranataan;
17.   Ka. Bidang Inovasi Organisasi;
18.   Ka. Bidang Informatika & Tehnologi;
19.   Ka. Bidang Hubungan Kerja Antar Institusi dan Kemasyarakatan.
20.   Ka. Bidang Pemantauan Spektrum Frekuensi;
21.   Ka. Bidang Publikasi dan Operasional;

Pasal  15

BADAN PELAKSANA

1.     Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Pengurus  dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang (sesuai kebutuhan). Pembentukan dan pengangkatan Badan Pelaksana dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tingkat institusi.
2.     Badan Pelaksana bekerja secara profesional dan bertanggung jawab penuh kepada Dewan Pengurus. Secara teknis Badan Pelaksana dibawah koordinasi Ketua II, III dan Sekretaris Jenderal, sesuai dengan urutan dibawah ini.
3.     Badan Pelaksana dapat berupa :
a.     Badan Pelaksana Bidang Usaha
b.     Badan Pelaksana Satuan Tugas
c.     Badan Pelaksana Administrasi dan Kesekretariatan
d.     Badan Pelaksana Advokasi & Hukum

Pasal  16

SUSUNAN PENGURUS PROVINSI

I.       Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Provinsi (DP2OP): paling  sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari berbagai unsur yang ahli, berpengalaman dibidangnya,
II.     Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Provinsi (DP2OP) bersifat kolektif, dalam urusan administratif dibantu oleh Sekretariat Provinsi.
III. Pengurus Provinsi (PP) :
1.     Ketua
2.     Wakil Ketua I
3.     Wakil Ketua II
4.     Sekretaris
5.     Wakil Sekretaris
6.     Keuangan
7.     Ka. Biro Manajemen Organisasi
8.     Ka. Biro Kordinasi antar Kabupaten/Kota
9.     Ka. Biro Personalia dan SDM
10.   Ka. Biro Monitoring dan Evaluasi Organisasi
11.   Ka. Biro Kajian Dan Pengembangan
12.   Ka. Biro Sosialisasi Regulasi
13.   Ka. Biro Inovasi Organisasi
14.   Ka. Biro Informasi dan Tehnologi
15.   Ka. Biro  Hubungan Kerja Antar Institusi Provinsi dan Kemasyarakatan
16.   Ka. Biro Pemantauan Spektrum Frekuensi tingkat Provinsi
17.   Ka. Biro Publikasi dan Operasional
Susunan tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kondisi  di  Provinsi masing-masing.

Pasal  17

SUSUNAN PENGURUS KABUPATEN/ KOTA

I.       Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kabupaten/Kota (DP2OK); paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari berbagai unsur yang ahli, berpengalaman dibidangnya,
II.     Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kabupaten/Kota (DP2OK) bersifat kolektif, dalam urusan administratif dibantu oleh Sekretariat Kabupaten/ Kota.
III.  Pengurus Kabupaten/Kota (PK) :
1.     Ketua
2.     Wakil Ketua I
3.     Wakil Ketua II
4.     Sekretaris
5.     Wakil Sekretaris
6.     Keuangan
7.     Ka. Bag. Manajemen Organisasi
8.     Ka. Bag. Kordinasi antar Kecamatan/Distrik
9.     Ka. Bag. Personalia dan SDM
10.   Ka. Bag. Monitoring dan Evaluasi Organisasi
11.   Ka. Bag. Kajian Dan Pengembangan
12.   Ka. Bag.  Sosialisasi Regulasi
13.   Ka. Bag. Inovasi Organisasi
14.   Ka. Bag. Informasi dan Tehnologi
15.   Ka. Bag.  Hubungan Kerja Antar Institusi Kab/Kota dan Kemasyarakatan
16.   Ka. Bag. Pemantauan Spektrum Frekuensi tingkat Kab/Kota
17.   Ka. Bag. Publikasi dan Operasional Kab/Kota
Susunan Pengurus tersebut di atas dapat disesuaikan/ disederhanakan dengan kemampuan dan kondisi sumberdaya pada setiap tingkat institusi.

Pasal  18

SUSUNAN PENGURUS KECAMATAN/DISTRIK

I.       Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kecamatan/Distrik  (DP2OKD); paling  sedikit 2 (dua) orang yang terdiri dari berbagai unsur yang ahli, berpengalaman dibidangnya,
II.     Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kecamatan/Distrik  (DP2OKD) bersifat kolektif, dalam urusan administratif dibantu oleh Sekretariat Kecamatan/Distrik.
III.   Pengurus Kecamatan/Distrik (PKD) :
1.     Ketua
2.     Wakil Ketua
3.     Sekretaris
4.     Keuangan
5.     Ka. Sie. Manajemen Organisasi
6.     Ka. Sie. Kordinasi antar Anggota
7.     Ka. Sie. Personalia dan SDM
8.     Ka. Sie. Monitoring dan Evaluasi Organisasi
9.     Ka. Sie. Kajian Dan Pengembangan
10.   Ka. Sie.  Sosialisasi Regulasi
11.   Ka. Sie. Inovasi Organisasi
12.   Ka. Sie. Informasi
13.   Ka. Sie. Hubungan Kerja Antar Institusi Kecamatan/Distrik dan Kemasyara katan
14.   Ka. Sie. Pemantauan Spektrum Frekuensi tingkat Kecamatan/Distrik
15.   Ka. Sie. Publikasi dan Operasional Kecamatan/Distrik
Susunan Pengurus tersebut di atas dapat disesuaikan/ disederhanakan dengan kemampuan dan kondisi sumberdaya pada setiap tingkat institusi.

Pasal  19

KRITERIA PENGURUS

1.     Persyaratan Umum Pengurus :
a.     Anggota RAPI aktif dalam kegiatan Organisasi.
b.     Mampu dan mau menjadi Pengurus Organisasi dan siap bertanggung jawab atas jabatannya.
c.     Loyal dan bisa bekerjasama dengan sesama Pengurus, dan tidak menjadi pengurus organisasi sejenis.
d.     Memiliki Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
e.     Bersedia memperpanjang keanggotaan selama periode kepengurusannya.
f.      Menandatangani pernyataan bersedia dan aktif menjadi PengurusOrganisasi
g.     Berkemauan kuat, sanggup dan rela berkorban serta berkomitmen untuk memajukan Organisasi, berwawasan luas dan berpengalaman memimpin Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), serta tidak terlibat masalah hukum.

h.     Memahami dan mematuhi Regulasi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan Organisasi, serta Peraturan Organisasi RAPI.

2.      Kriteria Ketua Umum :
a.     Memenuhi Persyaratan Umum sebagai Pengurus (sesuai dalam Pasal 19 ayat 1).
b.     Bersedia untuk berdomisili tetap di Ibukota Negara dan sekitarnya selama  periode kepengurusannya.
c.     Pernah menjadi Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), minimal 1 (satu) periode kepengurusan.
d.     Berwawasan Nasional, dan siap mengabdi selama 1 (satu) periode kepengurusan.
e.     Berusia minimal 40 tahun.
f.      Mempunyai motivasi yang kuat dalam memajukan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), sejalan dengan Visi dan Misi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).
g.     Mempunyai pengalaman yang luas dalam lingkup Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Mitra kerjanya.
h.     Berpengalaman dalam memimpin Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).
i.      Dikenal dan diakui secara Nasional dalam perannya untuk membangun Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).

3.      Kriteria Ketua :
a.     Memenuhi Persyaratan Umum Pengurus.
b.     Berdomisili tetap di Ibukota Negara/Propinsi/Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Distrik dan atau sekitarnya.
c.     Pernah menjadi Pengurus Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), minimal 1 (satu) periode kepengurusan.
d.     Berusia minimal 35 tahun.
e.     Bersedia berdomisili tetap di Ibukota Negara/ Ibukota Propinsi/ Ibukota Kabupaten-Kota/Kecamatan/Distrik dan sekitarnya.
f.      Mempunyai motivasi yang kuat dalam memajukan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), sejalan dengan Visi Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).
g.     Mempunyai pengalaman yang luas dan berwawasan nasional, dalam lingkup Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Mitra kerjanya.
h.     Berpengalaman dalam memimpin Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)

4.      Kriteria Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi : 
a.     Memenuhi Persyaratan Umum Pengurus.
b.     Pernah menjadi Pengurus Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), minimal 1 (satu) periode kepengurusan.
c.     Berusia minimal 40 tahun.
d.     Seorang organisatoris dengan latar belakang pendidikan atau praktisi dalam bidang; Hukum / Ekonomi / Auditor / Tehnik / Manajemen / TNI / Polri atau Purnawirawan.
e.     Bersedia hadir untuk melakukan rapat koordinasi di Ibukota Republik Indonesia/ Provinsi/ Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Distrik dalam rangka Pengawasan dan Pengarahan kepada Organisasi.
f.      Mempunyai motivasi yang kuat dalam memajukan Organisasi RAPI, sejalan dengan Visi  dan Misi Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).
g.     Mempunyai pengalaman yang luas dan berwawasan nasional, dalam lingkup Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Mitra kerjanya.
h.     Kriteria Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi, untuk Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik tertentu dapat menyesuaikan pada kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia pada tingkat masing-masing institusi.

Bagi Provinsi/Kabupaten/Kotamadya/Kecamatan/Distrik yang belum memungkin kan jumlah anggotanya diatur dalam Peraturan Organisasi dan/atau kebijakan Pengurus Nasional.

BAB  V

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 20

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT ORGANISASI

1.     Dewan Pengawas dan Penasehat Orgaisasi (DP2O) Nasional/Provinsi/Kabupaten-Kota/Kecamatan/Distrik memiliki wewenang untuk mengawasi, mengarahkan,  dalam pencapaian Visi/Misi Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), jalannya Organisasi sesuai dengan AD/ART serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, penggunaan keuangan Organisasi, pengurusan perijinan anggota, dan kegiatan Organisasi, serta memberikan nasehat dan pertimbangan di tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten-Kota/Kecamatan/Distrik.
2.     Dalam menjalankan wewenang dan tugas Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi semua implikasi biaya yang ditimbulkan wajib dianggarkan dalam biaya operasional Organisasi sesuai dengan tingkat institusi masing-masing.

Pasal 21

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

1.     Pengurus memiliki kewenangan untuk mengurus, mengatur dan memimpin segala kegiatan Organisasi sehari-hari.
2.     Pengurus wajib membuat rencana kerja dan rencana anggaran biaya dalam pencapaian Visi/Misi Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).
3.     Pengurus berwenang untuk melakukan pembinaan kepada Pengurus setingkat di bawahnya, kecuali Pengurus Kecamatan/Distrik langsung membina anggota.

Pasal 22

TANGGUNG JAWAB PENGURUS

1.     Pengurus Nasional bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.
2.     Pengurus Provinsi, bertanggung jawab kepada Musyawarah Povinsi dan Pengurus Nasional.
3.     Pengurus Kabupaten/Kota, bertanggung jawab kepada Musyawarah Kabupaten/ Kota  dan Pengurus Provinsi.
4.     Pengurus Kecamatan/Distrik, bertanggung jawab kepada Musyawarah Kecamatan/Distrik dan Pengurus Kabupaten/Kota.

BAB VI

MUSYAWARAH

Pasal 23

MUSYAWARAH NASIONAL

1.     Musyawarah Nasional merupakan forum kedaulatan tertinggi dalam tata  kehidupan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia, selama tidak bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2.     Wewenang Musyawarah Nasional:
a.     Mengadakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Nasional.
b.     Membuat/Menetapkan/Mensahkan/Mengamandemen AD dan ART.
c.     Menetapkan Program Kerja Nasional.
d.     Memilih, menetapkan Pengurus Nasional serta Dewan Pengawas dan Penasehat Nasional.


3.     Penyelenggaraan :
a.     Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Nasional.
b.     Musyawarah Nasional diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali, kecuali ada hal-hal khusus.
c.     Dihadiri oleh Pengurus Provinsi dengan ketentuan minimal setengah ditambah satu (½+1) jumlah Provinsi.
d.     Keputusan Musyawarah Nasional diupayakan secara musyawarah untuk  mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka keputusan didasarkan pada voting suara terbanyak, yaitu disetujui oleh setengah ditambah satu (½+1) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
e.     Musyawarah Nasional dalam keadaan khusus disebut Musyawarah Nasional Luar Biasa, hanya dapat diselenggarakan atas permintaan minimal dua  pertiga (²/₃)  dari jumlah Kepengurusan Provinsi.
4.     Peserta Musyawarah Nasional :
a.     Utusan Provinsi 3 (tiga) orang,
b.     Peninjau Provinsi 3 (tiga) orang, (termasuk DP2OP).
c.     Pengurus Nasional
d.     Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional (DP2ON).
e.     Undangan/ Nara Sumber
5.     Hak dan Kewajiban peserta musyawarah Nasional, diatur lebih lanjut didalam Peraturan Organisasi tentang Musyawarah Dan Rapat Kerja.

Pasal 24

PERATURAN ORGANISASI

1.     Peraturan Organisasi merupakan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2.     Peraturan Organisasi dapat merupakan inisiatif dari Pengurus Nasional dan  usulan dari anggota/Dewan Pengurus tertentu, sesuai dengan kebutuhan Organisasi, dan dikaji serta diolah oleh Pengurus Nasional selanjutnya dijadikan  draft Peraturan Organisasi untuk disahkan pada Rapat Kerja Nasional atau Rapat Pimpinan Nasional.
3.     Peraturan Organisasi wajib dipatuhi dan dijalani oleh setiap anggota dan Pengurus Organisasi sesuai dengan AD/ART dan sejalan dengan Visi/Misi Radio Antar Penduduk Indonesia, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan Musyawarah Nasional.

Pasal 25

MUSYAWARAH PROVINSI

1.     Musyawarah Provinsi merupakan forum kedaulatan tertinggi dalam tata kehidupan  Organisasi pada tingkat Provinsi, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hirarki di atasnya.
2.     Wewenang Musyawarah Provinsi :
a.     Mengadakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Provinsi.
b.     Menetapkan Program Kerja Provinsi, yang merupakan penjabaran Program Kerja Nasional, sesuai dengan Visi/Misi Radio Antar Penduduk Indonesia.
c.     Memilih, menetapkan Pengurus Provinsi serta Dewan Pengawas dan Penasehat Provinsi.
3.     Penyelenggaraan :
a.     Musyawarah Provinsi diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi.
b.     Musyawarah Provinsi diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali, kecuali ada hal-hal khusus.
c.     Dihadiri oleh minimal setengah ditambah satu (½+1) jumlah Kepengurusan Kabupaten/Kota.

d.     Keputusan Musyawarah Provinsi diupayakan secara musyawarah untuk mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka keputusan didasarkan pada voting suara terbanyak, yaitu disetujui setengah ditambah satu (½+1) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
e.     Musyawarah Provinsi dalam keadaan khusus disebut Musyawarah Provinsi Luar Biasa, hanya dapat diselenggarakan atas permintaan minimal dua  pertiga (²/₃)  dari jumlah Kepengurusan Kabupaten/Kota.
4.      Peserta Musyawarah Provinsi :
a.     Utusan Kab/Kota 3 (tiga) orang.
b.     Peninjau Kab/Kota 3 (tiga) orang (termasuk DP2OK).
c.     Pengurus Provinsi.                                                             
d.     Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Provinsi (DP2OP).
e.     Pengurus Nasional.
f.      Undangan.
5.     Bagi Provinsi yang belum memiliki institusi Kabupaten/Kota, Peserta Musyawarah Provinsi adalah seluruh Anggota Provinsi

Pasal 26

MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA

1.     Musyawarah Kabupaten/Kota merupakan forum kedaulatan tertinggi dalam tata  kehidupan Organisasi Kabupaten/Kota, selama tidak bertentangan dengan  Peraturan Perundang-undangan  yang  berlaku serta hirarki di atasnya.
2.     Wewenang Musyawarah Kabupaten/Kota :
a.     Mengadakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Kabupaten/Kota.
b.     Menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran  Program Kerja Provinsi.
c.     Memilih dan menetapkan Pengurus Kabupaten/Kota serta Dewan Pengawas dan Penasehat Kabupaten/Kota.
3.     Penyelenggaraan :
a.     Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten/ Kota.
b.     Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali, kecuali ada hal-hal khusus.
c.     Dihadiri oleh minimal setengah ditambah satu (½+1) jumlah Dewan Kepengurusan Kecamatan/Distrik.
d.     Keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota diupayakan secara musyawarah untuk mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka keputusan didasarkan  pada voting suara terbanyak, yaitu disetujui setengah ditambah satu (½+1) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
e.     Musyawarah Kabupaten/Kota dalam keadaan khusus disebut Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa, hanya dapat diselenggarakan atas permintaan minimal dua pertiga (2/3) dari jumlah Kepengurusan Kecamatan/Distrik.
4.      Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota :
a.     Utusan Pengurus Kecamatan/Distrik 3 (tiga) orang.
b.     Peninjau tingkat Kecamatan/Distrik 3 (tiga) orang (termasuk DP2OKD).
c.     Pengurus Kabupaten/Kota.
d.     Dewan Pertimbangan dan Penasehat Organisasi Kabupaten/Kota (DP2OK).
e.     Pengurus Provinsi.
f.      Undangan.
5.     Bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki institusi tingkat Kecamatan/Distrik, Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota adalah seluruh Anggota di Kabupaten/ Kota.

Pasal 27

MUSYAWARAH KECAMATAN/DISTRIK

1.     Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik merupakan forum kedaulatan tertinggi dalam tata kehidupan Organisasi Kecamatan/Distrik, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hirarki diatasnya.
2.     Wewenang Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik :
a.     Mengadakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Kecamatan/ Distrik.
b.     Menetapkan Jadwal Kegiatan, yang merupakan penjabaran Program Kerja Kabupaten/Kota.
c.     Memilih dan menetapkan Pengurus Kecamatan/Distrik serta Dewan Pengawas dan Penasehat Kecamatan/Distrik.
3.     Penyelenggaraan :
a.     Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik diselenggarakan oleh Pengurus tingkat Kecamatan/Distrik.
b.     Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali, kecuali ada hal-hal khusus.
c.     Dihadiri oleh minimal setengah ditambah satu (½+1) jumlah Anggota tingkat Kecamatan/Distrik.
d.     Keputusan Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik diupayakan secara  musyawarah untuk mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka keputusan didasarkan pada voting suara terbanyak, yaitu disetujui setengah ditambah satu  (½+1) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
e.     Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik dalam keadaan khusus disebut Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik Luar Biasa, hanya dapat diselenggarakan atas permintaan minimal dua pertiga (²/₃) dari jumlah Anggota Kecamatan/Distrik.
4.     Peserta Musyawarah tingkat Kecamatan/Distrik  :
a.     Seluruh Anggota tingkat Kecamatan/Distrik.
b.     Pengurus Kecamatan/Distrik.
c.     Dewan Pengawas & Penasehat Organisasi Kecamatan/Distrik (DP2OKD).
d.     Pengurus tingkat Kabupaten/Kota.
e.     Undangan.

Pasal 28

MUSYAWARAH LUAR BIASA

1.     Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk memecahkan permasalah an khusus yang dianggap rumit dalam proses pengembangan Organisasi.
2.     Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan khusus untuk meng- amandemen AD/ART atas permintaan dan persetujuan minimal dua pertiga (²/₃) dari jumlah Kepengurusan Provinsi.
3.     Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan apabila Ketua Umum/Ketua Pengurus (Provinsi/ Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Distrik) berhalangan tetap atau mengundurkan diri.
4.     Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan dengan ketentuan :
a.     Musyawarah Kecamatan/Distrik Luar Biasa diselenggarakan apabila diminta/ diusulkan dua pertiga (²/₃) dari jumlah anggota.
b.     Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa diselenggarakan apabila diminta/ diusulkan dua pertiga (²/₃) dari jumlah Kepengurusan Kecamatan/ Distrik.
c.     Musyawarah Provinsi Luar Biasa  diselenggarakan apabila  diminta/diusulkan dua  pertiga  (²/₃) dari jumlah Kepengurusan Kabupaten/Kota.
d.     Musyawarah Nasional Luar Biasa, diselenggarakan atas usulan dua pertiga  (²/₃) dari jumlah Kepengurusan Provinsi dan persetujuan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional.
5.   Ketentuan mengenai penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa tetap mengacu pada  ketentuan Musyawarah sesuai tingkatan institusi Organisasi.

BAB VII

RAPAT-RAPAT

Pasal 29

RAPAT KERJA

1.     Rapat Kerja bertugas untuk mengadakan evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan program kerja, dan menyusun rencana kerja kedepan dalam sisa waktu kepengurusan.
2.     Rapat-Rapat Organisasi terdiri dari :
1.    Rapat Kerja
2.    Rapat Pimpinan
3.    Rapat Paripurna
4.    Rapat Pengurus
5.    Rapat Kordinasi
6.    Rapat Panitia

Pasal 30

RAPAT KERJA NASIONAL

1.     Rapat Kerja Nasional diselenggarakan minimal satu kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
2.     Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Nasional.
3.     Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :
a.     Pengurus Nasional.
b.     Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional.
c.     Pengurus Provinsi & Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Provinsi.
d.     Undangan dan atau nara sumber.
e.     Rapat Kerja Nasional berwenang melakukan Perencanaan atau evaluasi atas Program Kerja Nasional serta menetapkan atau merubah Peraturan Organisasi sesuai dengan perkembangan Organisasi.

Pasal 31

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

1.     Rapat Pimpinan Nasional dilaksanakan guna memecahkan permasalahan Organisasi atau mensosialisakan suatu kebijakan yang sifatnya cukup mendesak.
2.     Rapat Pimpinan Nasional dapat menetapkan atau merubah Peraturan Organisasi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan Organisasi.
3.     Rapat Pimpinan Nasional merupakan rapat yang  diselenggarakan oleh Pengurus Nasional dan dihadiri Ketua Pengurus Provinsi atau yang diberi mandat.

Pasal 32

RAPAT KERJA POVINSI

1.     Rapat Kerja Provinsi diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi.
2.     Rapat Kerja Provinsi dihadiri oleh :
a.     Pengurus Provinsi.
b.     Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Provinsi.
c.     Pengurus Kabupaten/Kota.
d.     Pengurus Nasional
e.     Undangan dan atau nara sumber.

Pasal 33

RAPAT KERJA KABUPATEN/ KOTA

1.     Rapat Kerja Kabupaten/ Kota diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
2.     Rapat Kerja Kabupaten/ Kota dihadiri oleh :
a.     Pengurus Kabupaten/ Kota.
b.     Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kabupaten/Kota.
c.     Pengurus Kecamatan/Distrik .
d.     Pengurus Provinsi
e.     Undangan dan atau nara sumber.

Pasal 34

RAPAT PARIPURNA

1.     Rapat Paripurna diselenggarakan untuk membahas permasalahan Organisasi dan pelaksanaan program kerja.
2.     Diselenggarakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
3.     Rapat Paripurna Nasional dihadiri oleh :
a.      Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional.
b.      Pengurus Nasional.
c.      Pengurus Provinsi yang terkait dengan materi pokok rapat
4.     Rapat Paripurna Provinsi dihadiri oleh :
a.     Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Provinsi.
b.     Pengurus Provinsi.
c.     Pengurus Nasional sebagai nara sumber.
5.   Rapat Paripurna Kabupaten/ Kota dihadiri oleh :
a.     Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kabupaten/Kota.
b.     Pengurus Kabupaten/ Kota.
c.     Pengurus Provinsi sebagai nara sumber.
6.   Rapat Paripurna Kecamatan/Distrik dihadiri oleh :
a.     Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kecamatan/Distrik.
b.     Pengurus Kecamatan/Distrik.
c.     Pengurus Kabupaten/ Kota sebagai nara sumber.

Pasal 35

RAPAT PENGURUS

1.     Rapat Pengurus diselenggarakan untuk membahas permasalahan Organisasi, rencana kerja dan laporan pelaksanaan kegiatan.
2.     Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dihadiri oleh seluruh Pengurus.
3.     Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu atas usul Sekretaris Jenderal/  Provinsi/  Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/Distrik dan atau atas usul lebih dari dua Divisi/ Biro/ Bagian/ Seksi.

Pasal 36

RAPAT KOORDINASI

1.     Rapat Koordinasi dapat diselenggarakan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan Organisasi dan atau mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan.
2.     Rapat Koordinasi merupakan rapat antara tingkat institusi yang berbeda baik secara vertikal maupun horizontal (misalnya Pengurus Nasional dengan  Pengurus Provinsi tertentu), dan seterusnya secara berjenjang sesuai dengan tingkat institusi.

Pasal 37

TATA TERTIB MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

1.     Tata Tertib Rapat diatur dengan Peraturan Organisasi.
2.     Tata Tertib Musyawarah dan Rapat Kerja diatur dengan Peraturan Organisasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat, selanjutnya disahkan sebagai pedoman yang mengikat pada Musyawarah dan Rapat Kerja yang bersangkutan.

BAB VIII

TATACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 38

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1.     Pengambilan keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat diupayakan untuk mencapai mufakat.
2.     Pada Rapat Pengurus dan Rapat Paripurna, setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
3.     Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dipenuhi maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.
4.     Setiap keputusan musyawarah dan rapat yang bersifat mengikat bagi Pengurus dan Anggota dituangkan dalam surat keputusan.

BAB IX

PEMILIHAN, PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS

Pasal 39

PEMILIHAN PENGURUS

1.     Pemilihan Pengurus dilakukan pada Musyawarah.
2.     Kepengurusan terdiri atas: Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi; serta Pengurus.
3.     Pemilihan Ketua Umum Nasional/ Ketua Provinsi/ Ketua Kabupaten-Kota/ Ketua Kecamatan/Distrik dan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi dilakukan secara langsung pada Musyawarah serta Penyusunan Pengurus dilakukan oleh Formatur.
4.     Tatacara pemilihan Ketua dan penyusunan Pengurus diatur dalam tata tertib sidang yang ditetapkan pada sidang musyawarah.
5.     Formatur adalah suatu tim yang dibentuk untuk membantu Ketua Terpilih  dalam menyusun kepengurusan dan melibatkan pengurus demisioner dengan mempertimbangkan kesediaan, kemampuan dan rekomendasi dari pengurus calon yang bersangkutan, terdiri atas :
a.     Ketua Umum/ Ketua Terpilih.
b.     Mewakili dari unsur
c.     Beberapa orang peserta yang dipilih dan ditugaskan oleh musyawarah.
6.     Jumlah Formatur harus berjumlah ganjil dan sebagai Mandataris Musyawarah, Hasil Kerja Formatur Tidak Dapat Diganggu Gugat.
7.     Penjelasan lengkap tertera pada PO Musyawarah.

Pasal 40

PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS

Pembentukan pengurus dilakukan secara bertingkat, kecuali dalam hal-hal khusus dan mendesak dapat ditetapkan oleh Pengurus setingkat diatasnya.
1.     Pengurus Kecamatan/Distrik dan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kecamatan/Distrik dibentuk/ ditetapkan melalui Musyawarah Kecamatan/Distrik  dan disahkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
2.     Pengurus Kabupaten/Kota dan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Kabupaten/ Kota  dibentuk/ ditetapkan melalui Musyawarah Kabupaten/ Kota dan disahkan oleh Pengurus Provinsi.
3.     Pengurus Provinsi dan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Provinsi dibentuk/ ditetapkan melalui Musyawarah Provinsi dan disahkan oleh Pengurus Nasional.
4.     Pengurus Nasional, Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional dibentuk/ ditetapkan melalui Surat Keputusan Musyawarah Nasional. Untuk melengkapi susunan kepengurusan hasil kerja tim Formatur maka diterbitkan Surat Keputusan Ketua Umum Terpilih yang merangkap ketua Formatur (bila memungkinkan diketahui oleh Pemerintah cq. Kementerian terkait).
5.     Selanjutnya yang dimaksud dengan ”disahkan” adalah berupa penerbitan Surat Keputusan dari Pengurus setingkat diatasnya, setelah mempelajari Berita Acara, Laporan Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi.
6.     Dalam struktur Organisasi ”Radio Antar Penduduk Indonesia” tidak dibenarkan  jabatan rangkap dan tidak dibenarkan menjabat sebagai pengurus organisasi sejenis.
7.   Dalam hal ”Demi Untuk Kepentingan Organisasi” seorang Ketua dipercaya untuk mengisi jabatan pada jenjang diatasnya, maka terhadap penggantian Ketua jenjang institusi tersebut harus dilakukan melalui Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 41

PEMBINAAN PENGURUS

1.     Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Radio Antar Penduduk Indonesia, maka dilakukan pembinaan, penertiban dan pengarahan secara berjenjang kebawah, sesuai dengan hirarki organisasi, sebagai berikut :
a.     Pengurus Nasional membina Pengurus Provinsi,
b.     Pengurus Provinsi membina Pengurus Kabupaten/Kota,
c.     Pengurus Kabupaten/Kota membina Pengurus Kecamatan/Distrik,
d.     Pengurus Kecamatan/Distrik membina Anggota.
e.     Kepala Bidang pada Kepengurusan Nasional memberikan pembinaan dan supervisi atas pelaksanaan tugas kepada Biro di Kepengurusan Provinsi, demikian seterusnya secara berjenjang ke bawah sampai tingkat Kecamatan/Distrik.
2.     Untuk menunjang lancarnya pembinaan dan penertiban, maka setiap Pengurus secara berjenjang wajib membuat Laporan secara berkala yang meliputi perkembangan institusi, Kegiatan, keanggotaan dan perubahan/pergantian susunan Pengurus kepada institusi setingkat di atasnya.
3.     Bentuk atau format laporan yang akan dibuat oleh Pengurus akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB X

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 42

PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Untuk meningkatkan kinerja Organisasi, dapat dilakukan Pergantian Pengurus Antar Waktu.
1.     Rencana Pergantian Pengurus Antar Waktu dibahas dalam Rapat Pengurus baik berupa pengisian jabatan lowong, mutasi intern, maupun pengangkatan dalam jabatan.
2.     Hasil Rapat Pengurus tersebut dilaporkan kepada Pengurus setingkat di atasnya, untuk mendapatkan persetujuan dan penerbitan Surat Keputusan.
3.     Susunan Pengurus hasil Pergantian Pengurus Antar Waktu hanyalah Sah setelah Surat Keputusan diterbitkan oleh Pengurus setingkat di atasnya.
4.     Khusus  untuk  Penggantian Ketua Umum dan/atau Ketua Pengurus (Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Distrik)harus dilakukan melalui Musyawarah Luar Biasa.
5.     Segala sesuatu yang berkaitan dengan tatacara Pergantian Pengurus Antar Waktu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI

PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 43

PEMBEKUAN

1.     Pengurus dapat dibekukan oleh institusi setingkat di atasnya apabila secara  nyata terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan, AD-ART dan Peraturan  Organisasi.
2.     Pembekuan Pengurus harus merupakan hasil keputusan Rapat Paripurna  Pengurus setingkat di atasnya.
3.     Bila dipandang perlu, Pengurus yang bersangkutan dapat diundang untuk memberi penjelasan dan/atau pembelaan.
4.     Segala sesuatu yang berkaitan dengan tatacara Pembekuan Pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 44

PEMBUBARAN

1.     Organisasi ”Radio Antar Penduduk Indonesia” hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional yang secara khusus diadakan untuk maksud itu dan harus atas usulan tiga perempat (³/₄) dari seluruh anggota tentang keinginan pembubaran.
2.     Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk Pembubaran Organisasi ”Radio Antar Penduduk  Indonesia” hanya sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya oleh Tiga per Empat (³/₄)  dari Kepengurusan Provinsi seluruh Indonesia.
3.     Keputusan pembubaran Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (²/₃) dari para peserta  Musyawarah Nasional Luar Biasa yang Memiliki Hak Suara.
4.     Harta kekayaan dan aset Organisasi setelah keputusan pembubaran, dihibahkan kepada institusi sosial.
5.     Segala sesuatu yang berkaitan dengan tatacara  Pembubaran Organisasi “Radio Antar Penduduk Indonesia” diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII

KEKAYAAN, ASSET DAN KEUANGAN

Pasal 45

KEUANGAN

1.    Modal awal pendirian terdiri dari : Uang  sebesar Rp. 10.000.000,-  (Sepuluh Juta Rupiah). Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Organisasi terdiri dari :
a.     Benda tidak bergerak. (berupa aset Organisasi).
b.     Benda bergerak. (berupa aset Organisasi)
c.     Dari iuran anggota dan sumber lainnya yang tidak mengikat
2.     Untuk mencapai Visi  dan Misi Radio Antar Penduduk Indonesia, Pengurus wajib membuat rencana anggaran biaya pertahun dan sampai dengan akhir tahun anggaran periode kepengurusannya.
3.     Untuk merealisasikan ayat 1 di atas, maka Organisasi perlu mendapat sumber dana yang konkrit berupa iuran dari anggota maupun dari sumber lainnya.
4.     Seluruh dana yang diperoleh Organisasi dari berbagai sumber wajib dimanfaatkan hanya untuk membiayai seluruh kegiatan Organisasi dan kegiatan sosial lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus termasuk upaya pencapaian Visi dan Misi Radio Antar Penduduk Indonesia.
5.     Segala  bentuk penggunaan/pemakaian  dana  yang sudah  diperoleh, Pengurus wajib membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangannya dan dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, kepada anggota dan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi serta institusi setingkat di bawahnya, dengan tembusan kepada Pengurus institusi di atasnya. Bentuk atau format dan tatacara penyampaian laporan keuangan yang akan dibuat oleh Pengurus dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 46

SUMBER DANA

1.     Uang Pangkal ditetapkan dibebankan kepada calon anggota yang dipungut oleh Pengurus, besaran nominal ditetapkan dalam Peraturan Organisasi
2.     Iuran Anggota, ditetapkan sebesar  Rp. 47.000,-  per-  tahun, dipungut sekaligus untuk masa berlakunya Izin/KTA (5 tahun) oleh Pengurus sejumlah Rp 235.000,-
3.     Alokasi penggunaan uang pangkal dan Iuran anggota ditetapkan sebagai berikut:
a.     Alokasi Kecamatan/Distrik                     : 35%
b.     Alokasi Kabupaten/Kota                        : 30%
c.     Alokasi Provinsi                                    : 20%
d.     Alokasi Nasional                                   : 15%
4.     Untuk pelaksanaan dan perkembangan organisasi sesuai tingkat institusi masing-masing, diperkenankan melakukan kontribusi tambahan yang diputuskan melalui Surat Keputusan hasil Rapat Kerja.
5.     Anggota maupun calon anggota wajib menyetorkan alokasi seperti tersebut pada  ayat 3, atas nama Organisasi sesuai tingkatnya.
6.     Selain Uang Pangkal dan Iuran Anggota, sumber dana Organisasi diperoleh dari sumbangan sukarela, kontribusi Mitra Kerja Organisasi, dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 47

PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB

1.     Harta kekayaan Organisasi terdiri dari barang bergerak, barang tidak bergerak, uang dan surat berharga, dikelola dengan administrasi secara tertib dan benar.
2.     Posisi keuangan dan aset Organisasi wajib dilaporkan secara berkala dalam Rapat Paripurna.
3.     Pengurus Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh atas tertibnya penyelenggaraan administrasi Uang Pangkal dan Iuran Anggota.
4.     Segala sesuatu yang berkaitan dengan tatacara pengelolaan sumbangan sukarela, kontribusi Mitra Kerja Organisasi, dan usaha-usaha lain yang sah dan  tidak mengikat, diatur  lebih lanjut dalam  Peraturan Organisasi.

BAB XIII

ATRIBUT

Pasal 48

LOGO

1.     Logo merupakan simbol perwujudan persatuan dan kesatuan.
2.     Bentuk dan ukuran : Oval telur dengan perbandingan ukuran 2 : 1.
3.     Warna : Warna dasar  berwarna Hijau Fluorecent dengan dikelilingi garis hitam.
4.     Tulisan : Tulisan ”RAPI” diletakkan pada bagian tengah lingkaran. Jenis huruf  adalah Camaro yang dimodifikasi, berwarna hitam seperti yang telah dipatenkan.
5.     Logo telah didaftarkan ke Direktorat HAKI Kementerian Kumham

Pasal 49

BENDERA

1.     Bendera merupakan identitas Organisasi dengan Warna Dasar Bendera adalah Putih dengan Logo ”RAPI” yang sesuai dengan Pasal 48, diletakkan secara  simetris dan proporsional ditengah Bendera, dengan diberi Tulisan 2 (dua) baris, yaitu :
a.     Tulisan “RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA” yang diletakkan pada bagian bawah logo, dengan jenis huruf ”Arial Black”.
b.     Identitas Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik dapat diletakkan di bawah tulisan  “RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA”.
2.     Bendera RAPI mempunyai dua bentuk yaitu :
a.   Empat Persegi Panjang, dengan perbandingan   2 : 3  digunakan untuk Upacara.
b.   Segitiga Samakaki, dengan perbandingan 4 : 3 digunakan untuk Stasiun Bergerak

Pasal 50

LAGU

Lagu resmi Organisasi adalah : “MARS RAPI”. Ciptaan : Didiek W. Soedjarwadi, JZ 11 AGY (sesuai dengan teks asli).

Pasal 51

PAKAIAN SERAGAM

1.     Pakaian Seragam Organisasi adalah sarana untuk menumbuhkan kebanggaan korps, rasa percaya diri, dan mampu meningkatkan citra Organisasi.
Penggunaan Pakaian Seragam juga mampu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta rasa kebersamaan sesama anggota. (tertera dalam PO).
2.     Seluruh anggota dan Pengurus Organisasi, wajib mematuhi dan mentaati    penggunaan atau pemakaian pakaian seragam, sesuai apa yang telah ditentukan
3.     Pakaian Seragam terdiri atas :
a.     Pakaian Seragam Harian ( PSH ) dipergunakan pada setiap kegiatan resmi Organisasi dan yang bersifat operasional di lapangan
b.     Pakaian Seragam Upacara ( PSU ) dengan bentuk safari dipergunakan oleh Pengurus pada kegiatan yang bersifat seremonial.
c.     Segala sesuatu yang menyangkut Pakaian Seragam, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
4.     Untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan serta kebanggan terhadap Organisasi, maka segala bentuk pakaian yang diluar dari ketentuan ayat 3 tersebut di atas, bukan merupakan seragam resmi Organisasi.
5.     Segala sesuatu yang berkaitan dengan warna dasar, model, bentuk dan letak pemasangan atribut Pakaian Seragam diatur dengan Peraturan Organisasi.

BAB XIV

ATURAN TAMBAHAN, ATURAN PERALIHAN  DAN

PENETAPAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 52

ATURAN TAMBAHAN

1.     Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur  dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Organisasi.
2.     Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 53

ATURAN PERALIHAN

Anggaran Rumah Tangga ini setelah disahkan pada acara Munaslub tahun 2011 di Yogyakarta, maka berlaku setelah Keputusan Munaslub tahun 2011 ditandatangani Pimpinan dan Peserta Sidang Munaslub.
Hal-hal yang belum tercakup dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian didalam Peraturan Organisasi.

Pasal 54

PENGESAHAN DAN PENETAPAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1.     Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa  Radio Antar Penduduk Indonesia tahun 2011 di MMTC, Jl. Raya Sleman, D.I. Yogyakarta  berdasarkan amanat Munas VI, selanjutnya akan didaftarkan pada  Kementerian Hukum dan  HAM untuk menjadi perubahan pada Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.
2.     Anggaran Rumah Tangga RAPI untuk pertamakalinya ditetapkan oleh Rapat Paripurna Pengurus RAPI Pusat di Jakarta tanggal 2 Desember 1980; selanjutnya disempurnakan pada Konggres RAPI ke-I di Solo tanggal 25 Maret 1984; Konggres II selaku Munas RAPI ke-2 di Cipayung, Bogor tanggal 29 Nopember 1987; Munas RAPI ke-3 di Bandung tanggal 27 Juni 1993; Munas RAPI ke-4 di Denpasar, tanggal 30 Januari 2000; Munas RAPI ke-5 di Ciawi, Bogor, tanggal 22 Mei 2005. Munas RAPI ke-6 di Balikpapan, tanggal 25 Juli 2010, dan Munaslub RAPI di Yogyakarta tanggal 16 Juli 2011.
                                                                                                          Disahkan  di  :Yogyakarta
Pada tanggal : 16 JULI 2011

	PIMPINAN SIDANG PARIPURNA
	MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA KHUSUS AD-ART
Ketua		:	IBNU ANTONO WIDODO	JZ 12 AA
Wakil Ketua		:	AIM ZEIN	JZ 03 AIM
Sekretaris		:	KEMAS BENJAMIN	JZ 09 ECI
Anggota		:	YUSUF KURNIAWAN	JZ 27 CC
Anggota		:	SYARIFUDDIN	JZ 19 AB